TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bela Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PKB: Perkara Sepele

Jazilul sebut pesawat yang dicat itu warisan SBY

Wakil Ketua MPR RI Jazilul, IDN Times/Imron

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid angkat bicara mengenai polemik pengecatan pesawat kepresidenan. Jazilul menganggap pengecatan pesawat ini tidak perlu dipermasalahkan.

"Perkara sepele, kok dipolemikkan. Masih banyak masalah besar yang dihadapi bangsa ini. Pandemik corona masih mengancam," ujar Jazilul saat dihubungi IDN Times, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Pesawat Kepresidenan Dicat Merah Putih Tuai Kritik, Ini Respons Istana

1. Jazilul sebut pesawat yang dicat itu warisan SBY

Pesawat Kepresidenan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jazilul yang juga sebagai Wakil Ketua Umum PKB ini mengatakan Pesawat kepresidenan RI A-001 Boeing 737-8U3 (BBJ2) yang dicat itu merupakan peninggalan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jazilul lalu mengungkit soal Istana Presiden.

"Pesawat (yang dicat) itu warisan presiden yang lalu, gak masalah mau ganti warna merah putih. Toh, Istana Presiden itu malah warisan Belanda. Apa perlu dicat merah putih juga dalam rangka HUT ke-76 RI?" kata dia.

Baca Juga: Alasan Istana Pilih Merah Putih untuk Cat Baru Pesawat Kepresidenan

2. Politikus PAN sebut Istana tak punya sense of crisis

Wujud Pesawat Kepresidenan dengan warna baru. (instagram.com/adhimas_aviation)

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus juga menilai pihak Istana tidak memiliki sense of crisis. Dia lalu menyebut pengecatan ini bertolak belakang dengan ucapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta pejabat memiliki sense of crisis di tengah pandemik COVID-19.

"Ini pun bertolak belakang dengan imbauan Jokowi bahwa pejabat harus punya sense of crisis. Harus punya sense of crisis lah, ya. Harus mempunyai rasa kepedulian terhadap kondisi kekinian," ujar Guspardi, kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Guspardi menilai pengecatan pesawat kepresidenan adalah hal-hal yang tidak diperlukan saat ini. Sebab, Indonesia sedang pandemik COVID-19, di mana seluruh elemen masyarakat sedang berjuang menekan laju penyebaran virus corona.

"Hal-hal yang tidak substansi tak perlu dilakukan," ujarnya.

3. Pemerintah harus klarifikasi maksud perubahan warna pesawat kepresidenan

Ilustrasi pesawat (Pesawat) (IDN Times/Arief Rahmat)

Guspardi pun ingin ada kejelasan dari pihak Istana mengenai perubahan warna pesawat kepresidenan. Hal ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.

"Tentu harus jelas apa substansi dari pada perubahan warna. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik supaya jangan menimbulkan miskomunikasi, persepsi yang terkesan menghamburkan dana pemerintah. Tentu harus dilakukan klarifikasi. Wajib itu," kata dia.

Baca Juga: Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Capai Rp2 M, Anggarannya dari Mana?

4. Respons Istana soal pengecatan pesawat kepresidenan

Ilustrasi Pesawat. (IDN Times/Arief Rahmat)

Pengamat penerbangan Alvin Lie sebelumnya mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @alvinlie21.

Dalam cuitannya itu, Alvin mengkritik biaya cat ulang pesawat kepresidenan itu. Mantan anggota Ombudsman itu bahkan menyebut pengecatan itu sebagai bentuk foya-foya.

Lalu, apa tanggapan Istana soal kritik Alvin Lie? Menanggapi kritik Alvin, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pengecatan pesawat kepresidenan memang telah direncanakan sejak 2019, dengan harapan bisa memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena warna merah putih di badan pesawat.

Untuk biayanya, Heru menerangkan, alokasi anggaran untuk perawatan dan pengecatan pesawat sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan COVID-19, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan," jelas Heru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Tak hanya itu, Heru juga menegaskan proses perawatan dan pengecatan pesawat kepresidenan dilakukan di dalam negeri. Sehingga mendukung industri dalam negeri.

"Proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemik," terang Heru.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya