Menko PMK Sebut Negara Darurat Militer, PKS: Pernyataan Meresahkan!
Jokowi saatnya mengevaluasi kinerja menterinya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal Indonesia sedang darurat militer COVID-19, dianggapnya pernyataan meresahkan.
"Ini pernyataan yang cenderung meresahkan. Meresahkan karena pemberlakuan darurat militer itu membawa konsekuensi banyak perubahan. Dan merusak persepsi Indonesia sebagai negara demokratis," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (19/7/2021).
Baca Juga: Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari Untung
1. PKS ingin menteri-menteri Jokowi tidak beda pernyataan
Mardani ingin Presiden Joko "Jokowi" Widodo melakukan evaluasi menterinya. Evaluasi dilakukan agar para menteri tidak ada yang silang pendapat.
"Presiden harus melakukan dua hal, rapikan manajemen para pembantunya, jangan ada beda pernyataan, apalagi saling menegasikan. Bagaimana bisa kerja efektif jika di tataran pernyataan saja berbeda," kata dia.
Mardani mengatakan pemerintah harus melakukan aksi nyata di lapangan untuk menangani pandemik COVID-19. Selain melakukan vaksinasi massal, pemerintah juga harus memberikan bantuan sosial (bansos), oksigen, dan obat-obatan kepada masyarakat.
"Dua aksi ini akan membuat rakyat yakin dengan kapasitas pemerintah menangani pandemik. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan," kata dia.
Baca Juga: Menko PMK: Indonesia Sejatinya Sudah Darurat Militer Lawan COVID-19!