Berbeda dari Andika, Panglima Yudo Tak Merasa Ditekan di Pemilu 2019
Yudo sebut tak mungkin Presiden perintah langgar aturan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku tidak mendapatkan tekanan apapun pada Pemilu 2019. Yudo mengenang, pada 2019 masih menjabat sebagai Panglima Armada Barat.
Pengakuan Yudo ini berbeda dari pernyataan yang disampaikan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang mengakui pada Pemilu 2019, ia ditekan untuk membantu pemenangan kandidat tertentu.
"Kalau ada penekanan waktu 2019, saya waktu itu masih Panglima Armada Barat (Pangkoarmada I). Rasanya tidak ada tuh penekanan dari KSAL (Kepala Staf TNI Angkatan Laut)," ujar Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (21/11/2023).
Ia menyebut pada Pemilu 2019 hanya menerima instruksi untuk tetap bersikap netral. "Waktu itu kami laksanakan perintahnya, hampir sama kayak ini, netral, netral dan netral," kata dia.
Yudo pun meragukan ada pihak tertentu yang berusaha menekannya. Karena itu, ia menekankan agar prajurit TNI tetap bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Masak saya menyampaikan (TNI) netral, ada yang nekan-nekan? Alhamdulillah sejauh ini gak ada. Mudah-mudahan gak ada," tutur dia.
Baca Juga: KSAD Agus Jamin Prajurit TNI Netral di Setiap Tahapan Pemilu 2024
1. Laksamana Yudo tak yakin presiden bakal memberikan instruksi yang melanggar hukum
Sebelumnya, pernyataan senada pernah disampaikan Yudo ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR terkait isu pengamanan Pemilu 2024. Hal itu bermula ketika Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, menanyakan komitmen Laksamana Yudo untuk berani menolak seandainya mendapatkan perintah yang dianggap melawan hukum dari presiden. Apalagi presiden merupakan Panglima tertinggi.
Pertanyaan itu muncul lantaran dalam Pemilu 2024 diikuti putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebagian orang kemudian menilai Jokowi bakal susah bersikap netral, lantaran putranya sendiri ikut maju menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ya, gak mungkinlah Pak Presiden memerintahkan yang melanggar hukum," ujar Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 7 November 2023.
Menurut Yudo, justru menjadi sesuatu yang mengherankan bila presiden memerintahkan perintah melawan hukum kepada bawahannya. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi.
"Kan gak mungkin. Masak presiden memerintahkan (agar) melanggar hukum, ya gak lah. Mana ada," katanya.
Baca Juga: Ini Visi-Misi Jenderal Agus bila Dilantik Jadi Panglima TNI