BW: Niat Kapolri Tarik 57 Pegawai Delegitimasi Pimpinan KPK

2. Pegawai KPK yang dialihkan bekerja di Polri tidak bertugas sebagai penyidik

Sementara, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sepakat dengan sikap yang ditempuh Kapolri Sigit yang berniat menampung 57 pegawai KPK. Dengan begitu, kontroversi terkait TWK bisa segera diakhiri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut TWK yang dilakukan KPK tidak menyalahi aturan hukum. 

"Tapi kebijakan presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," ungkap Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd, hari ini. 

Dasar hukum Presiden menempuh kebijakan tersebut, kata Mahfud, adalah PP Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1. Isinya "Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS." Menurut Mahfud, Presiden juga bisa mendelegasikan kebijakan itu lewat Kapolri atau instansi lain sesuai dengan ketentuan UU nomor 30 tahun 2014 pasal 13 ayat (5). 

Mahfud juga menjelaskan bila opsi pemindahan ke Polri disetujui puluhan eks pegawai KPK itu, maka mereka tidak ditempatkan sebagai penyidik. "Mereka akan bekerja sebagai ASN, tugasnya akan diatur lagi," kata dia. 

Sikap Kapolri yang menawarkan tempat bekerja bagi 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK malah membuat publik bingung. Mereka mempertanyakan mengapa pegawai yang tak lolos TWK di komisi antirasuah tetapi bisa diterima bekerja di kepolisian. Warganet justru seolah mendapatkan pembenaran TWK di komisi antirasuah sengaja digunakan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK.