Jokowi Minta Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI Dijalankan
Jokowi minta agar tidak ada yang disembunyikan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo disebut akan memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Salah satu rekomendasinya yaitu agar peristiwa tewasnya enam anggota FPI dibawa ke pengadilan.
"Presiden juga meminta tidak boleh ada yang disembunyikan. Rekomendasinya yaitu satu, sudah terjadi unlawful killing, yang akan diungkap di pengadilan mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya. Kedua, ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang melanggar undang-undang," ungkap Menko Polhukam, Mahfud MD di kantornya, Kamis (14/1/2021).
Instruksi itu disampaikan oleh Jokowi usai menerima anggota Komnas HAM pada pagi tadi. Komnas HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan bentrok antara FPI-kepolisian yang terjadi pada 7 Desember 2020. Laporan itu setebal 103 halaman dan dilengkapi flash disk berisi dokumen serta barang bukti.
Ia mengatakan, peristiwa di Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek tidak akan terjadi bila aparat tidak dipancing. Di dalam laporan, Komnas HAM berhasil memperoleh bukti ada komando agar laskar FPI diminta untuk menunggu.
"Bawa puter-puter saja (mobilnya), tabrak (mobil polisi) dan sebagainya," kata pria yang dulu sempat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Ia menjanjikan semua bukti itu akan diungkap ke publik di pengadilan, dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi. "Saya akan meneruskan ini ke kepolisian," ujarnya.
Apa komentar Komnas HAM mengenai temuan mereka terkait peristiwa bentrok FPI dengan kepolisian?
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Laskar FPI Langgar HAM, Ini Kata Polri
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Laskar FPI Langgar HAM, Ini Kata Polri
1. Komnas sebut penembakan anggota FPI bukan termasuk pelanggaran HAM berat
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM berat dalam penembakan empat laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Ia tak membantah penembakan yang dilakukan oleh personel kepolisian masuk kategori unlawful killing, tetapi tidak ada indikasi bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran HAM berat.
"Pelanggaran HAM berat itu ada indikator, kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, ada komando, operasi khusus dan lain-lain. Oleh karena itu kami berkesimpulan ini satu pelanggaran HAM ada nyawa yang dihilangkan, lalu kami rekomendasikan untuk dibawa ke peradilan pidana," ungkap Ahmad ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenkopolhukam, Kamis.
Total ada enam anggota FPI yang meninggal. Dua anggota FPI lainnya tewas dalam aksi tembak-menembak di sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek.
Editor’s picks
Ia berharap, proses peradilan bisa transparan dan disaksikan luas oleh publik. Peradilan itu, kata Ahmad, yang nanti akan memutuskan apa yang sesungguhnya terjadi pada 7 Desember 2020 lalu.
Baca Juga: [BREAKING] Deretan Barang Bukti Penembakan 6 Anggota Laskar FPI Temuan Komnas HAM