Ketua KPK Sepakat dengan Panelis Tak Masukan Kasus Novel di Pertanyaan
Para panelis tidak ingin mempermalukan calon Presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (8/1) mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Isinya, mereka meminta kepada KPU selaku penyelenggara pemilu agar turut memasukan isu penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan ke dalam materi debat yang digelar pada Kamis, 17 Januari.
"Untuk itu kami Wadah Pegawai berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkenan untuk memasukan isu tersebut sebagai salah satu materi debat capres dan cawapres," ujar Ketua WP, Yudi Purnomo dalam surat yang dikirimkan oleh mereka dan dibaca oleh IDN Times pada Selasa (8/1).
Surat dikirimkan ke KPU, lantaran usai membaca poin usulan dari pimpinan ke KPU, tidak ada satu pun yang membahas soal teror yang menimpa penyidik senior KPK itu. Padahal, hampir tiga tahun, kasusnya tidak ada kejelasan. Polri yang diharapkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengusut pelaku, hingga saat ini belum berhasil menemukannya. Alasannya, bukti yang ditemukan tidak cukup.
"Penyerangan tersebut, bukan hanya upaya pembunuhan biasa, mengingat Novel Baswedan merupakan penyidik KPK yang menangani berbagai kasus strategis," kata Yudi lagi.
Surat ini dinilai unik, lantaran pimpinan KPK, Agus Rahardjo, ikut duduk dalam panelis debat 17 Januari mendatang. Namun, Wadah Pegawai malah mengirimkan surat ke KPU dan tidak langsung menyampaikan aspirasinya ke Agus. Kira-kira ada apa ya?
Baca Juga: KPK Ikut Usulkan Materi Debat Capres, Tapi Absen Bahas Soal Novel
1. Wadah Pegawai ingin memastikan siapa pun presiden yang terpilih tetap akan menuntaskan isu Novel
Menurut Ketua WP, Yudi Purnomo, alasan ia mengirimkan surat secara resmi ke KPU, demi memastikan agar isu mengenai pengungkapan kasus teror Novel dibahas saat sesi debat. Dengan begitu, publik bisa menilai komitmen masing-masing calon terhadap pemberantasan korupsi dengan menuntaskan kasus Novel.
"WP ingin memastikan siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Presiden, maka mereka wajib mengungkap kasus teror yang menimpa pegawai KPK, dalam hal ini Novel," kata Yudi melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Selasa (7/1).
Saat ditanya mengapa WP tidak menitipkan aspirasinya melalui pimpinan, Yudi merasa jalur melalui KPU lebih tepat.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Akui Kasus Novel Baswedan Masih Jadi Utang