TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KPK Belum Temukan Aliran Dana Korupsi Proyek Lampung Selatan ke PAN

Zainudin ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya aliran dana dari fee yang diterima oleh Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, ke Partai Amanat Nasional (PAN). Sejauh ini, yang terbukti adalah anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho memang berada satu partai dengan Zainudin Hasan. 

Adik dari Ketua MPR itu ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah karena diduga meminta fee dari proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR di Provinsi Lampung Selatan. Total fee yang diminta mencapai Rp 2,8 miliar untuk empat proyek yang berbeda. 

Ini merupakan kepala daerah ke-16 yang ditangkap oleh lembaga anti rasuah sepanjang tahun 2018. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa KPK justru banyak menangkap kepala daerah di tahun ini? 

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

1. Kepala daerah gak jera dengan upaya penindakan KPK

IDN Times/Sukma Shakti

Basaria tidak membantah kalau jumlah OTT yang dilakukan pada tahun 2018 diprediksi bisa melampaui OTT di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, KPK menggelar 19 kali upaya penindakan. Sementara, angka itu tersebut sudah dicapai hingga Juli 2018. 

Apa pesan yang ingin disampaikan KPK sesungguhnya? Menurut Basaria, KPK hanya ingin menimbulkan efek jera agar perbuatan serupa tidak ditiru oleh kepala daerah lainnya. 

"Ya, harapan kita sih cuma satu ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini sebenarnya yang sudah kita ulang-ulang. Kami juga sebenarnya sudah datang ke semua tempat, memang upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus kami lakukan," ujar Basaria yang ditemui di gedung KPK malam ini. 

Uniknya, status tahanan kasus korupsi pun tidak menghentikan publik untuk memilih kepala daerah tersebut di Pilkada. Terbukti dua kepala daerah yang sudah ditahan oleh lembaga anti rasuah malah terpilih menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing yakni Maluku Utara dan Tulunagung.

2.KPK tidak membidik kepala daerah untuk dijadikan target OTT

IDN Times/Sukma Shakti

Dalam kesempatan itu, Basaria juga membantah adanya anggapan yang menyebut KPK sengaja membidik kepala daerah dalam operasi senyap. Mereka hanya akan menjaring penyelenggara negara kalau memang sudah dilengkapi bukti. 

Tetapi ia tidak membantah meningkatnya kepala daerah berbuat korupsi karena seiring penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. 

"Kemungkinan itu bisa saja karena mereka membutuhkan biaya yang besar (untuk maju)," ujar perempuan pertama yang menjadi komisioner di KPK. 

Baca juga: Ini Alasan Dua Napi Koruptor Tidak Ada di Sel Sukamiskin

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya