TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

KPK Terlambat Keluarkan Permintaan Cegah Bagi Tersangka Harun Masiku

Harun sudah ke Singapura sejak tanggal 6 Januari

(Ilustrasi eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku) IDN Times/Arief Rahmat
Verified
Santi Dewi

Jakarta, IDN Times - Plt juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengonfirmasi komisi antirasuah baru meminta imigrasi untuk mencegah eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku pada Senin (13/1). Padahal, Harun sebelumnya disebut oleh imigrasi sudah keluar dari Indonesia sejak (6/1) lalu. Lalu, untuk apalagi komisi antirasuah meminta agar imigrasi mencegah Harun?

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pencegahan tetap dilakukan untuk berjaga-jaga bila Harun kembali ke Tanah Air sewaktu-waktu, maka ia tidak akan lagi bisa meninggalkan Indonesia. 

"Kami akan cegah lebih dulu untuk kemudian kami menempuh proses selanjutnya," ujar Ali pada Selasa malam di gedung KPK. 

Proses selanjutnya yang dimaksud oleh pria yang juga menjadi jaksa tersebut yakni memasukan nama Harun ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Lalu, apa upaya dari komisi antirasuah agar bisa memboyong Harun kembali ke Indonesia?

Baca Juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku Sudah ke Singapura Sejak 6 Januari

1. KPK akan menjalin kerja sama dengan mitranya di luar negeri untuk memboyong Harun Masiku

(Plt Jubir bidang penindakan Ali Fikri) ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat

Menurut Ali, salah satu cara yang hendak digunakan untuk memboyong pulang Harun yakni dengan mengadakan kerja sama dengan interpol dan KPK Singapura. Namun, kerja sama dengan interpol baru bisa terwujud apabila nama Harun sudah dimasukan ke dalam red notice. Hingga saat ini, statusnya pun belum resmi menjadi buronan KPK. 

KPK pun memastikan Harun belum kembali ke Tanah Air. 

"Berdasarkan pengetahuan kami dari pihak imigrasi, kemarin kan sudah jelas disampaikan bahwa data lalu lintas orang yang bersangkutan sudah ada di Singapura sejak tanggal 6 Januari," kata Ali malam ini. 

Ia menegaskan kendati Harun sudah berada di luar teritori Indonesia, namun pencegahan masih dibutuhkan untuk memonitor seandainya ia kembali ke Tanah Air. 

2. KPK belum menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Suasana Rakernas dan HUT ke-47 PDI Perjuangan, Jumat (10/). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Ketika ditanyakan apakah kantor DPP PDI Perjuangan sudah ikut digeledah, Ali mengakui penyidik belum melakukan hal tersebut. Namun, ia tak menjelaskan mengapa area tersebut justru tidak juga digeledah kendati sempat disebut di sana merupakan salah locus delicti perkara suap yang melibatkan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

"Karena ini bagian pengusutan perkara, maka kami belum bisa menyampaikan kegiatan penyidik berikutnya akan menggeledah di tempat-tempat yang mana. Tapi, ketika sudah dilakukan penggeledahan, pasti akan saya kabari," kata Ali. 

Sementara, konfirmasi kantor DPP PDI Perjuangan belum digeledah padahal operasi senyap sudah dilakukan sejak pekan lalu, disampaikan oleh komisioner KPK, Nurul Ghufron. Ia berbicara melalui telepon di program Indonesia Lawyer's Club yang tayang di stasiun tvOne pada malam ini. 

"Memang kalau tempat itu (kantor DPP PDI Perjuangan) belum. Tempat-tempat yang akan kami sita dan geledah, sudah kami identifikasi dan akan dilakukan bertahap," kata Ghufron. 

Namun, tak diketahui apakah masih ada barang bukti yang tersisa di sana, karena area tersebut belum disegel. 

Baca Juga: Gibran Tegaskan Maju Pilwalkot Solo Lewat PDI Perjuangan

Topik:
harun masiku
OTT KPK
OTT KPU
Penggeledahan KPK
pdi perjuangan
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Alami Mati Mesin, Minibus di Bekasi Ringsek Tertabrak Kereta

Pegawai Swasta di Jakarta Diimbau WFH Selama Gelaran KTT ASEAN

Puspom TNI Periksa Mayor Dedi Hasibuan karena Geruduk Polres Medan

Industri Kreator Ekonomi Digital Miliki Potensi Besar di Masyarakat

Vonis Istri Sambo Diskon 50 Persen, Pengacara Brigadir J: Tidak Adil!

Johnny G Plate Ngaku Marah Proyek BTS Kominfo Tak Selesai

Richard Eliezer Sudah Bebas Bersyarat pada 4 Agustus

Kutip Hasil Riset KPK, Mahfud: Korupsi Meningkat Setiap Jelang Pemilu

Pengacara Brigadir J Curiga Ada Lobi Politik di Balik Hukuman Sambo Cs

Kemenag Bentuk Tim Cek Buku PAI MTs yang Diduga Muat Materi Menyimpang