Mahfud MD: Jokowi Tak Tahu Moeldoko Akan Ikut KLB Demokrat di Sumut

2. Mahfud tak membantah peluang Kemenkumham akan sahkan kubu partai yang dukung pemerintah

Berkaca dalam konflik internal beberapa partai politik yang terjadi di tanah air, Kementerian Hukum dan HAM biasanya condong mengesahkan kepemimpinan yang sikapnya mendukung pemerintah. Hal tersebut juga disebut oleh host program tersebut, Najwa Shihab. 

Sebagai contoh, pada 2014 dualisme kepemimpinan sempat terjadi di Partai Golkar. Ketum Golkar ketika itu, Aburizal Bakrie, sejak awal pilpres memberi dukungan bagi kubu Prabowo-Hatta Rajasa. Tetapi, sebagian kader di partai berlambang beringin itu juga mendukung kubu Jokowi-JK. 

Pada Desember 2014, kader Partai Golkar yang pro Jokowi kemudian menggelar musyarawah nasional luar biasa di Ancol. Munas tersebut memilih Agung Laksono sebagai ketum. Tiga bulan kemudian, SK Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan kepengurusan Golkar yang pro Jokowi-JK lah yang sah. 

Kedua kubu di Partai Golkar kemudian berseteru di pengadilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Hakim MA kemudian memenangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

Yasonna pun akhirnya mengeluarkan surat keputusan baru pada 2015 yang membatalkan pengesahan kepengurusan Agung Laksono. Namun, konflik di tubuh Partai Golkar mereda usai Aburizal resmi menyatakan dukungan bagi Jokowi. 

Mahfud pun tak membantah soal fenomena tersebut. Ia pun menilai tak menutup peluang kepengurusan Demokrat yang akan disahkan adalah yang mendukung pemerintah. 

"Ya, bisa saja. Sejak dulu kan begitu ya (Kemenkum HAM berikan SK bagi partai yang dukung pemerintah). Sejak zaman 2002," ujar Mahfud. 

Namun, ia menegaskan belum tentu PD kubu Moeldoko akan mendukung pemerintah. Meski hingga saat ini, ia masih menjabat sebagai KSP. 

"Belum tentu lho yang mendukung pemerintah itu kubu Pak Moeldoko, Darmizal dkk. SBY kan sebelum pilpres berkali-kali mendukung pemerintah," ujarnya.