Pemprov DKI Tidak Memberlakukan SIKM Selama PSBB
PSBB jilid II di DKI mulai berlaku 14 September 2020
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberlakukan kembali Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang akan diterapkan lagi pada Senin, 14 September 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama PSBB total jilid II ini, pihaknya akan fokus pada interaksi di dalam ibu kota.
"Oh, gak (perlu SIKM) kalau (warga DKI) mau mobilitas keluar dan lain-lain. Tidak (dibutuhkan). Tapi lebih pada interaksi di Jakarta," ungkap Anies di Balai Kota, Sabtu malam, 12 September 2020.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menggaris bawahi dalam PSBB total jilid II tidak melarang warga DKI beraktivitas. Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan pengetatan dan pembatasan aktivitas warga ibu kota. Hanya perusahaan yang bergerak di 11 sektor saja yang diizinkan beroperasi seperti biasa, sisanya harus dilakukan dari rumah.
"Artinya, (warga) tetap berkegiatan tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai," tutur Anies.
Salah satu tujuan Anies memberlakukan PSBB total, lantaran memprediksi semua ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan akan penuh pada Kamis, 17 September 2020. Apakah PSBB total jilid II ini akhirnya direstui pemerintah pusat? Sebab usai diumumkan, beberapa menteri Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengkritik kebijakan tersebut.
Baca Juga: Beda dengan Anies, Jokowi Sebut PSBM Lebih Efektif dari PSBB
1. Anies mengklaim pemerintah pusat mendukung rencana DKI terapkan PSBB total
Pada Sabtu kemarin, Anies menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk beberapa gubernur di daerah penyangga DKI Jakarta, Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju.
Rapat yang berlangsung hingga malam hari itu, menurut Anies, menghasilkan kesepakatan PSBB total jilid II, yang mulai diberlakukan Senin, 14 September 2010. Sehingga, Anies menganggap pemerintah pusat mendukung diberlakukan PSBB total.
"Jadi, pemerintah (pusat) mendukung. Pemerintah pusat menyadari lonjakan yang cukup signifikan di September ini. Jadi, sama-sama mendukung dan menyadari (bahaya pandemik)," ungkap Anies.
Namun, pernyataan Anies itu tidak selaras dengan yang disampaikan pihak Istana pada Jumat, 11 September 2020. Presiden Jokowi melalui juru bicaranya menyebut, alih-alih kembali memberlakukan PSBB total jilid II, pembatasan sosial berskala mikro dinilai lebih efektif. Hal itu disampaikan Jokowi ketika bertemu para pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Bogor pada 10 September 2020.
Editor’s picks
"Saya ikut mendampingi Presiden kemarin (Kamis). Beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris sepanjang menangani pandemik COVID-19, pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan," ungkap Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, Jumat, 11 September 2020.
Belum lagi komentar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan lonjakan kasus di ibu kota dipicu kebijakan Anies yang memberlakukan lagi ganjil genap. Ia juga menyarankan agar rem darurat tidak mendadak ditarik, sebab bisa berpengaruh kepada faktor ekonomi nasional.
Baca Juga: Saat PSBB Total, Pemprov DKI Fokus Perketat Aktivitas Perkantoran