Peneliti CSIS Ungkap Ada Kelompok Terorganisir Tunda Pemilu 2024
Kelompok tersebut berusaha akali lewat putusan pengadilan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Noory Okthariza, menduga ada kelompok yang terorganisir untuk menunda Pemilu 2024 melalui putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
Ia menyebut banyak instrumen yang bisa dilakukan kelompok ini demi menunda pemilu. Baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menghadirkan GBHN, hingga mobilisasi kepala desa. Namun, kali ini, kelompok tersebut bergerak melalui pengadilan.
"Saya sulit untuk tidak lihat putusan PN Jakarta Pusat sebagai bagian, dengan segala hormat, kelompok yang ingin pemilu ditunda. Kelompok ini bisa terorganisir, bisa tak terorganisir, tapi tujuannya sama, pemilu ditunda. Entah satu atau dua tahun dan seterusnya," ungkap Noory seperti dikutip dari YouTube CSIS pada Jumat (3/3/2023).
Noory mengatakan pergerakan kelompok yang ingin menunda pemilu makin serius jelang pemilu. Ia juga berpandangan kelompok ini mudah dilacak jejaknya melalui media sosial. Kelompok ini, kata dia, juga kerap menjadikan isu penundaan pemilu sebagai komoditas politik.
"Makin mendekat ke tahun politik isu ini jadi komoditas untuk political bargaining. Sekali disetop muncul isu baru. Dan dinamika ini jadi bargaining issue jadi komoditas," tutur dia.
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menyetop agar isu ini tidak berkembang liar?
Baca Juga: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Wapres: Pemerintah Akan Bersikap
Baca Juga: Partai Prima Persilakan PN Jakpus Diproses KY Soal Pemilu
1. Peneliti CSIS meminta agar Jokowi menunjukkan sikap yang jelas terhadap putusan PN Jakpus
Lebih lanjut, Noory meminta agar putusan PN Jakpus segera direspons Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia mengatakan sampai saat ini sikap Jokowi masih belum terlihat jelas.
"Kami ingin dengar pendapat presiden gimana. Posisi presiden seperti apa. Pak Mahfud sudah sampaikan. Sekarang presiden gimana sikapnya?" tanya dia.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan putusan PN Jakpus tersebut agar dilawan. Sebab, majelis hakim PN Jakpus tidak berwenang memutuskan terkait pemilu.
Baca Juga: Komisi II DPR: Hakim PN Jakpus Tak Berwenang Tunda Pemilu