Pengacara Bantah Ikut Sembunyikan Buronan Djoko Tjandra 

2. Kuasa hukum menilai Djoko Tjandra selama ini sudah dizalimi

Anita menilai kliennya itu sudah dizalimi. Sebab, pada 2001, Mahkamah Agung sudah membuat keputusan atas kasasi Kejaksaan Agung terhadap Djoko. Hasilnya menurut Anita, kliennya diputus lepas. Artinya, perbuatan Djoko terbukti namun tidak masuk ke dalam unsur pidana. 

Tetapi, delapan tahun kemudian, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK). MA kemudian mengabulkan PK Kejagung dan menjatuhkan vonis dua tahun bui bagi Djoko Tjandra pada 2009 lalu. 

"Jadi, sebenarnya kasus hak tagih Bank Bali ini sudah closed book sejak 2001. Jaksa sudah mengeksekusi lepas. Seharusnya, sesuai putusan MK, jaksa itu tidak boleh mengajukan PK. Yang dibolehkan itu hanya ahli waris atau terpidana," kata Anita. 

Selain itu, menurut dia, kasus yang dihadapi oleh kliennya adalah perkara perdata antara PT Era Giat Prima dengan Bank Bali. 

"Tidak ada kerugian keuangan negara sepeser pun yang diderita negara, tetapi uang Djoko Tjandra dirampas oleh negara. Sekarang, kenapa harus dibawa ke ranah pidana," tanya dia. 

Namun, di forum yang sama Koordinator organisasi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman turut menyampaikan pernyataan Antasari Azhar yang membantah perkara Djoko Tjandra adalah perdata. Sejak awal, kata Boyamin, mantan Ketua KPK itu sudah mendakwa Djoko telah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi. 

"Kerugian yang dialami oleh Bank Bali mencapai Rp905 miliar kok dan yang baru diproses itu sekitar Rp546 miliar. Sisa, Rp405 miliar malah sama sekali belum disentuh oleh Kejaksaan Agung," kata dia.