Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK akan Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

2. Walaupun KPK dilemahkan, namun komisi antirasuah akan tetap berusaha semaksimal mungkin

Lolosnya Sofyan Basir menjadi pukulan telak bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi mereka melihat peristiwa serupa ketika menyaksikan terdakwa kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung turut melenggang bebas ketika proses peradilan bergulir di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 

KPK terlihat begitu geram ketika mengetahui Syafruddin masih bisa lolos di tingkat MA. Sebab, upaya hukum yang tersedia begitu terbatas. Dalam kasus Sofyan, jaksa masih bisa mengajukan kasasi. 

Febri menyadari situasi komisi antirasuah kini tidak mudah. Sebab, mereka dilemahkan dari berbagai sisi. Selain revisi Undang-Undang KPK yang memuat pasal-pasal yang membatasi kewenangan penindakan, lima pimpinan baru komisi antirasuah juga terpilih sesuai dengan selera DPR. 

Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang diharapkan bisa menyelamatkan situasi justru malah menegaskan ia tak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hingga hasil gugatan materi di MK rampung. 

"Meskipun KPK dilemahkan, namun KPK tetap berupaya semaksimal mungkin. Bahwa sekarang upaya pelemahan itu semakin nyata, lalu fitnah-fitnah terhadap KPK tetap terjadi, namun kami akan meletakan itu di sisi lain karena masyarakat tentu tidak ingin KPK menyerah begitu saja," kata mantan peneliti di organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW). 

3. Jaksa KPK sudah bekerja dengan cermat dalam menyusun dakwaan dan tuntutan

Febri juga menepis persepsi yang menyebut jaksa komisi antirasuah tidak cermat ketika menyusun dakwaan dan tuntutan sehingga di tahap vonis malah dimentahkan oleh majelis hakim. Dalam dakwaan terhadap Sofyan, jaksa menggunakan pasal 56 ke-2 KUHP Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Selain itu, jaksa turut menggunakan pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor. 

Pasal 12 menyangkut larangan bagi penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Sedangkan, pasal 56 ke-2 KUHP menyangkut ancaman bagi orang yang membantu melakukan tindak kejahatan. 

Sofyan didakwa dengan pasal 56 ke-2 KUHP karena terus terlibat dan memfasilitasi pertemuan antara mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, mantan Mensos, Idrus Marham dan jajaran direksi PLN. Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, Sofyan sama sekali tidak mengetahui adanya rencana permufakatan jahat untuk bagi-bagi fee di proyek PLTU Riau-1 itu. 

"Kami membangun argumentasi dengan sangat cermat. Apabila pendapat dari majelis hakim berbeda, tentu kamis harus bisa menerima itu," kata Febri.