Bertemu Jokowi, Bawaslu Usul Revisi UU Pilkada tentang Eks Koruptor

2. Bawaslu ingin pasal tentang eks napi korupsi dipertegas

Terkait regulasi UU Pilkada, menurut Abhan, ada beberapa yang perlu direvisi terbatas. Hal-hal yang perlu direvisi adalah terkait nomenklatur kelembagaan dan pasal-pasal yang disebutnya kurang efektif.

Salah satu contoh pasal yang direvisi, Abhan melanjutkan, adalah tentang mantan napi koruptor yang bisa mencalonkan diri. Ia berpendapat, pasal tersebut harus lebih dipertegas lagi.

"Satu contoh adalah soal syarat calon napi koruptor. Saya kira harus dipertegas dengan UU Pilkada ini, bahwa calon yang diusung parpol di Pilkada adalah orang yang bebas dari napi koruptor dan harus di undang-undang," kata dia.