TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi: Jika Polri Tak Bisa Kawal Investasi Daerah, Kapolda Ganti!

Jokowi ingin Polri atasi gangguan investasi di daerah

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan jajaran Polri untuk mengawal urusan investasi di daerah. Apabila Polri gagal dalam mengawal investasi di daerah, Jokowi tanpa segan-segan akan memerintahkan kapolri untuk mencopot para kapolda.

“Saya sudah titip juga ke kapolri. Kapolda yang tidak bisa menjaga, diperingatkan. Kalau memang sulit gak bisa mengawal, gak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang gak bisa ngomong keras, tapi udah, gak bisa dia, ganti,” kata Jokowi dalam arahannya pada Kepala Satuan Wilayah Tahun 2021, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Jokowi Sempat Ancam Copot Petinggi TNI-Polri jika Kasus Tak Turun

1. Jokowi ingin Polri atasi gangguan-gangguan investasi di daerah

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Peran Polri, kata Jokowi, sangat penting untuk mengawal investasi. Hal itu guna mengatasi gangguan-gangguan yang ada di daerah, sehingga investasi bisa direalisasikan.

“Sekarang ini alhamdulillah, ini yang dari tahun 2021, investasi itu hanya di Jawa saja, di luar Jawa sudah lebih besar. Karena di Jawa 48 persen, di luar jawa 51,7 persen sudah lebih banyak di sana. Sudah lebih banyak. Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen itu ada di Jawa. Ini bagus,” ujar Jokowi.

2. Jokowi sebut pemerintah targetkan investasi di 2022 hingga Rp1.200 triliun

Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Jokowi menuturkan, investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sendiri menargetkan bisa menggaet investasi sebesar Rp900 triliun di 2021 dan Rp1.200 triliun di 2022.

“Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi. Karena kunci kita di sini bukan di APBN. Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurleb 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru, artinya apa, 85 persen perputaran uang pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN,” jelasnya.

Baca Juga: Dikritik Sering Ganti Aturan, Jokowi: Lha Wong Virusnya Berubah-ubah

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya