Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Balikpapan, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan membentuk Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Badan itu ditargetkan terbentuk pada Januari 2020. Target itu mundur dari rencana awal, yang harusnya terbentuk akhir Desember 2019.
Tak hanya membentuk BOI, pemerintah juga akan menyelesaikan undang-undang yang berkaitan dengan ibu kota negara. Terdapat 14 undang-undang yang akan diajukan pemerintah untuk disederhanakan, dan undang-undang tersebut akan masuk pada program omnibus law yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
"Revisi undang-undang terkait ibu kota seingat saya 14 undang-undang ada di omnibus," kata Jokowi di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).
1. Pembersihan lahan ibu kota baru mulai dilakukan 2020
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 18 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri) Jokowi mengatakan akhir Desember 2019 desain ibu kota negara akan masuk, dan lebih detail lagi selama enam bulan ke depan. Ia menargetkan Juni 2020 desain sudah selesai.
"Kemudian langsung dilakukan land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya," ucap presiden.
Baca Juga: Pemerintah-DPR Akan Putuskan Ibu Kota Negara Jadi Kota atau Provinsi
2. Pembangunan gedung pemerintahan di ibu kota baru ditargetkan selesai empat tahun
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 18 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri) Pembangunan gedung klaster pemerintahan di ibu kota baru, kata Jokowi, akan diutamakan. Ia menargetkan 2023 sudah rampung, lalu dilanjutkan dengan pembangunan gedung lain.
"Pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan listriknya, saya kira semua pararel. Kita harapkan klaster pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun," tutur dia.
3. Jokowi akan melibatkan banyak pihak dalam membangun ibu kota baru
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio) Pembangunan kawasan-kawasan khusus di wilayah ibu kota baru, menurut Jokowi, akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari swasta hingga badan usaha.
"Untuk kluster lainnya karena kita mengajak KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), swasta, baik kluster pendidikan, kesehatan, baik kluster riset dan inovasi," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnis, sehingga itu juga akan dikerjakan secara pararel, kira-kira gambaran besarnya itu," ujar Jokowi, melanjutkan.
4. Istana akan dibangun di atas bukit tertinggi
Presiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio) Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12). Usai meninjau lokasi, Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 256 ribu hektare untuk ibu kota baru. Namun, untuk kawasan inti disediakan 56 ribu hektare.
Jokowi juga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan lahan untuk kluster gedung pemerintahan. Sedangkan, istana akan dibangun di atas bukit tertinggi.
Dari lahan yang telah disediakan itu, kata Jokowi, yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah kluster pemerintah. Lahan seluas 5.600 hektare itu sudah disiapkan untuk kawasan pemerintahan.
"Nanti kita juga berharap pararel dengan pembangunan kluster kesehatan, kluster pendidikan, riset dan inovasi, finansial center," ujar Jokowi di Bukit Soedharmono, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Jokowi yang telah meninjau lokasi ibu kota hingga ke puncak bukit itu mengatakan, nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk kluster pemerintahan. Istana pun akan dibangun di atas bukit tertinggi.
"Ya kluster pemerintahan tadi tempatnya kira-kira yang kita lihat tadi di sana. Di situ, tempat paling tinggi, kemudian istananya juga di sekitar itu, kementerian-kementerian juga di sekitar tadi kita berhenti," kata Jokowi.
Baca Juga: Kepala Daerah Diduga Simpan Uang di Kasino, Jokowi: Gak Terpuji
