TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Tak Bahas soal HAM-Korupsi di Sidang Tahunan MPR, Ini Alasannya

Jokowi disebut tetap komitmen pada isu korupsi dan HAM

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian.

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR hari ini, Senin (16/8/2021). Namun, dari beberapa poin yang ia sampaikan, orang nomor satu di Indonesia itu sama sekali tidak membahas perihal HAM dan kasus korupsi di dalam pidatonya.

Mengenai hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Faldo Maldini mengatakan, hal itu karena keterbatasan waktu, sehingga Presiden Jokowi tidak bisa menyampaikan semua isu dalam pidato kenegaraan.

"Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan di-highlight oleh Presiden dalam pidato kenegaraan kali ini," kata Faldo dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: [BREAKING] Jokowi: Saya Sadar Masyarakat Penat dan Sedih Selama Pandemik

1. Faldo pastikan Jokowi tetap punya komitmen tegas berantas korupsi dan utamakan HAM

Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada Senin (16/8/2021). (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Meski begitu, Faldo menuturkan, Jokowi tetap memiliki komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi dan HAM. Salah satunya adalah dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga fokus pada penanganan COVID-19 agar masyarakat mendapatkan hak hidup.

"Presiden memastikan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghasilan lewat program-program," ujar Faldo.

2. Sistem OSS jadi komitmen Jokowi cegah korupsi birokrasi

Presiden Jokowi resmikan peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Faldo melanjutkan, salah satu komitmen pemerintah untuk mencegah adanya korupsi yaitu dengan menghadirkan sistem Online Single Submission (OSS). Menurut dia, OSS merupakan sebuah inovasi dan terobosan sistem yang bisa mempercepat dan memudahkan perizinan usaha.

"Dengan adanya OSS ini juga berarti memutus potensi rantai korupsi di birokrasi, ini juga jadi komitmen yang presiden tunjukkan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan kerja dan pemenuhan tanggung jawab," tutur Faldo.

Baca Juga: [BREAKING] Jokowi: Kami Jawab Kritik Masyarakat dengan Pemenuhan Tanggung Jawab

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya