Polemik Pimpinan MPR, Menkumham Sarankan Musyawarah Ketimbang Voting
Lebih baik musyawarah mufakat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan agar pemilihan jabatan pimpinan MPR tidak dilakukan secara voting. Wacana untuk menggelar voting sempat terlontar untuk memberikan rasa adil bagi para partai pendukung pemerintah.
Ia berharap agar jabatan pimpinan MPR bisa dipilih melalui musyawarah mufakat. Meski begitu, Yasonna tetap menyerahkan segala keputusannya kepada partai politik.
Baca Juga: Fadli Zon: Gerindra Pantas Dapat Kursi Pimpinan MPR
1. Yasonna sarankan pemilihan pimpinan MPR melalui musyawarah mufakat
Menurut Yasonna, MPR sebagai majelis permusyawaratan rakyat akan lebih baik apabila jajaran pimpinannya juga bisa dipilih secara musyawarah. Ia menyarankan agar pemilihan secara voting tidak dilakukan.
"Ya kita serahkan saja nanti pada para koalisi dan seluruh partai-partai. Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah karena MPR ini kan majelis permusyawaratan rakyat," kata Yasonna di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
Baca Juga: Kursi Pimpinan MPR Satu Paket untuk Koalisi Pro Jokowi, Wajarkah?