Satgas Minta Semua Pejabat Satu Suara dengan Pusat soal Larangan Mudik
Larangan mudik adalah keputusan politik Jokowi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan kepada seluruh pejabat negara maupun publik, agar tidak mengeluarkan narasi yang berbeda soal larangan mudik. Dia mengatakan, keputusan larangan mudik ini adalah keputusan politik Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni dalam keterangan pers yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).
Baca Juga: Jelang Masa Peniadaan Mudik, Kendaraan Keluar Jabodetabek Menurun
1. Pemerintah larang mudik, Provinsi Sumatra alami kenaikan kasus
Doni menyebutkan, keputusan tersebut penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi peningkatan kasus positif COVID-19. Dia menuturkan, bahkan ketika pemerintah mengumumkan larangan mudik saja, masih ada sekitar 7 persen masyarakat yang menyatakan akan tetap melakukan mudik.
"Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat angka kematiannya," ucap Doni.
Baca Juga: 5 Potret Pemudik yang Mulai Tinggalkan Jakarta Jelang Larangan Mudik