TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Satgas Minta Semua Pejabat Satu Suara dengan Pusat soal Larangan Mudik

Larangan mudik adalah keputusan politik Jokowi

Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan kepada seluruh pejabat negara maupun publik, agar tidak mengeluarkan narasi yang berbeda soal larangan mudik. Dia mengatakan, keputusan larangan mudik ini adalah keputusan politik Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni dalam keterangan pers yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Jelang Masa Peniadaan Mudik, Kendaraan Keluar Jabodetabek Menurun

1. Pemerintah larang mudik, Provinsi Sumatra alami kenaikan kasus

Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. IDN Times/Debbie Sutrisno

Doni menyebutkan, keputusan tersebut penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi peningkatan kasus positif COVID-19. Dia menuturkan, bahkan ketika pemerintah mengumumkan larangan mudik saja, masih ada sekitar 7 persen masyarakat yang menyatakan akan tetap melakukan mudik.

"Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat angka kematiannya," ucap Doni.

2. Doni ingin para kepala daerah segera melakukan evaluasi

Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB ini mengimbau para kepala daerah, terutama di Sumatra, untuk melakukan evaluasi secepat mungkin. Ia juga meminta para kepala daerah tidak terlambat dalam melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus positif tidak melonjak secara eksponensial.

"Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu," tutur Doni.

"Setelah adanya pengenduran terhadap sejumlah kegiatan liburan, maka RS Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang. Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode yang akan datang," imbuhnya lagi.

3. Indonesia diminta untuk belajar dari sejumlah negara yang alami lonjakan kasus

Suasana lockdown nasional untuk menekan penularan virus corona di Chennai, India, pada 30 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/P. Ravikumar

Kemudian, Doni juga meminta agar Indonesia belajar dari beberapa negara yang telah mengalami lonjakan kasus tinggi. Khususnya seperti di India.

"Saat ada pelonggaran terhadap kegiatan dan ritual keagamaan dan juga kegiatan budaya serta olahraga yang dikendurkan, maka kasusnya tidak terkontrol. Hari ini rata-rata per hari India mencapai kasus positif lebih dari 400 (ribu) kasus. Ini harus menjadi catatan kita semua, bapak ibu sekalian," ungkap Doni.

Baca Juga: 5 Potret Pemudik yang Mulai Tinggalkan Jakarta Jelang Larangan Mudik

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya