Tarif Sewa Kampung Susun Bayam di Bawah Rp1,5 Juta

2. Peralihan dari Jakpro ke Pemprov DKI melibatkan pemerintah pusat

Dengan demikian, kata dia, proses peralihan pengelolaan dari Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta secara tidak langsung melibatkan pemerintah pusat dan pendampingan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar serta terpenting harus sesuai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)," jelasnya. 

Selain itu, kata dia, warga dapat menghuni KSB setelah melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan pihak Jakpro dan paguyuban atau koperasi yang akan mengelola operasional pengelolaan lingkungan KSB. 

3. Jika sudah sepakat warga bisa huni

Meski demikian, Jakpro memiliki SLA atau standar layanan untuk KSB selama proses transisi berlangsung. Tujuannya, agar warga berperan aktif menjaga keberlanjutan lingkungan KSB.

"Pada prinsipnya, kapan saja warga bisa menghuni KSB, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro dan paguyuban atau koperasi," ujarnya.