TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Presiden Jokowi Kasih PR Skandal BLBI Harus Selesai di 2023!

Pemerintah utamakan skandal BLBI diselesaikan secara perdata

IDN Times/Galih Persiana
Verified
Vadhia Lidyana

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberi tenggat waktu hingga 2023 untuk menyelesaikan hak tagih negara atas kasus Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp110,45 triliun.

Saat ini, pemerintah berupaya menagih dana BLBI tersebut kepada 48 obligor/debitur yang masih menunggak kepada negara secara hukum perdata.

"Kami harap ini bisa selesai sebagai hukum perdata sesuai dengan tenggat yang diberikan presiden yaitu Desember 2023," ucap Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/8/2021).

Baca Juga: [BREAKING] Parah! Pelaku Skandal BLBI Ternyata Banyak di Singapura

1. Ada ancaman pidana buat obligor yang tak lunasi dana BLBI

Ilustrasi Hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah, ujar Mahfud, akan menindak para obligor/debitur secara pidana apabila tak kooperatif dalam penyelesaian utang dana BLBI, terutama kepada obligor/debitur yang melakukan tindakan pidana dalam proses penyelesaian itu.

"Misalnya pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki oleh negara, penyerahan dokumen yang juga palsu, dan sebagainya, itu bisa jadi hukum pidana," ucapnya.

Baca Juga: [BREAKING] Sri Mulyani Sentil Tommy Soeharto yang 3 Kali Mangkir Kasus BLBI

2. Sederet jurus yang disiapkan Satgas buat tagih utang dana BLBI

Ilustrasi BLBI (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung yang juga termasuk dalam Satgas BLBI berupaya mengejar para obligor/debitur, dan aset-aset yang terlibat dalam skandal tersebut.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Dalam upaya menyelesaikan permasalahan BLBI dengan pengepungan segala arah penjuru baik melalui pendekatan hukum, perpajakan, kerjasama ineternasional serta upaya lainnya," kata Setia.

Selain itu, pihaknya juga berupaya mengamankan hak negara atas dana BLBI yang ada di luar negeri.

"Seperti melakukan gugatan keperdataan, pembekuan aset baik dalam negeri dan luar negeri, termasuk perusahaannya sekaligus dengan maksimalkan mutual legal assistance (MLA), dan perjanjian esktradisi yang masih jarang dilakukan," ucap dia.

Kemudian, Setia mengatakan pihaknya juga menyelidiki kemungkinan pelanggaran pajak dalam aset fisik eks dana BLBI.

"Melakukan pendalaman atas laporan aset para obligor, dan kemungkinan adanya pelanggaran pajak dalamnya serta penguasaan aset fisik eks BLBI," tutur Setia.

Topik:
Mahfud MD
menkopolhukam
BLBI
presiden jokowi
Update me
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Pegawai Swasta di Jakarta Diimbau WFH Selama Gelaran KTT ASEAN

Puspom TNI Periksa Mayor Dedi Hasibuan karena Geruduk Polres Medan

Industri Kreator Ekonomi Digital Miliki Potensi Besar di Masyarakat

Vonis Istri Sambo Diskon 50 Persen, Pengacara Brigadir J: Tidak Adil!

Johnny G Plate Ngaku Marah Proyek BTS Kominfo Tak Selesai

Richard Eliezer Sudah Bebas Bersyarat pada 4 Agustus

Kutip Hasil Riset KPK, Mahfud: Korupsi Meningkat Setiap Jelang Pemilu

Pengacara Brigadir J Curiga Ada Lobi Politik di Balik Hukuman Sambo Cs

Kemenag Bentuk Tim Cek Buku PAI MTs yang Diduga Muat Materi Menyimpang

MA Diskon Vonis Ferdy Sambo, Mahfud MD: Kita Hormati Putusan Hakim