Larangan Makanan Tak Bersertifikat Halal Bakal Viral Lagi Jelang Imlek

2. Masing-masing perusahaan memiliki kebijakan internal untuk menjaga sistem jaminan halal

Terkait bagaimana cara menjaga sistem halal, Kemenag memberikan keleluasaan kepada setiap pemilik produk. Sayangnya, tahun lalu, cara sejumlah restoran cenderung tidak bijak sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Karena menjaga sistem jaminan halal ini adalah kewajiban perusahaan, bagian dari caranya inilah yang harus bijak, karena kita berada dalam bingkai negara majemuk di Indonesia. Tiap agama memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni. Sisi lainnya juga ada kepentingan-kepentingan kita yang harus toleran,” tambah mantan Kabiro Humas Kemenag itu.

3. Harus mempertimbangkan kondisi sosial dalam menentukan kebijakan

Untuk mencegah polemik terulang kembali, yang berpotensi memunculkan stigma  masyarakat bahwa sertifikasi halal hanya akal-akalan pemerintah untuk meraup keuntungan, Kemenag menyarankan perusahaan mempertimbangkan kondisi sosial dalam mengambil kebijakan.

“Di Indonesia, soal-soal keagamaan itu sensitif, khususnya relasi muslim dengan Kristen. Dan kebetulan pengumuman (tahun lalu) dikaitkan menjelang Natal. Nah, hal-hal begini memang harus diperhatikan, bukan sekadar tujuannya menjaga, tapi harus tahu juga kondisi sosial,” papar Mastuki.

“Itu yang kami harapkan, kami akan edukasi, kami datangi tempatnya, harus dilihat karena hal-hal begini sensitif dalam kaitannya hubungan antar agama. Dan kami berkewajiban untuk menjaga harmoni. Selain taat pada aturan, regulasi, dan juga menjaga kehalalan, tapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, itu yang hemat saya penting.”