JPPR Temukan Banyak Pelanggaran Unsur Kampaye Tak Ditindak Bawaslu

2. JPPR pertanyakan sikap Bawaslu

Padahal, hal itu sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 25 ayat 2 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam aturan itu dijelaskan, partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai dengan metode pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dalam hal ini JPPR mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam mendorong jajarannya untuk menegakkan ketentuan Pasal 25 ayat 3 huruf b PKPU 33 Tahun 2018 sebagai ketentuan yang masih berlaku.

"Alih-alih memenuhi tugasnya, Bawaslu justru seolah-olah memberikan pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum dan menimbulkan kesan memperbolehkan dilakukannya pemasangan alat peraga partai politik meski masa kampanye belum dimulai dengan syarat tidak ada ajakan untuk memilih," kata Paramita.

Padahal, temuan di lapangan secara jelas terdapat unsur kampanye dalam sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, seperti terdapat nomor urut dan logo partai di tempat umum.