KPK hingga Bareskrim Diminta Usut PN Jakpus soal Putusan Pemilu

2. Putusan PN Jakpus dinilai tidak wajar

Lebih lanjut, dia menaruh kecurigaan terhadap majelis hakim tersebut. Dia menduga ada aliran dana kepada hakim yang memutus perkara Partai Prima.

Sapto menuturkan, kecurigaan tersebut muncul karena putusan hakim dinilai tidak wajar. Mengingat, seharusnya PN Jakpus tidak berwenang memutus perkara yang berkaitan dengan Pemilu. 

"Mungkin (ada aliran). Saya cuma curiga, menduga aja," tutur dia. 

"Itu kan seharusnya ke PTUN atau Bawaslu, bukan ke Pengadilan Negeri," sambung Sapto. 

Ketika ditanya soal dugaan ada upaya terstruktur dan terorganisir yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda, dia menegaskan saat ini pihaknya hanya fokus mengikuti jalur hukum yang ditempuh.

"Kalau soal Pemilu, saya gak kesana. Kami fokus di hasil putusan yang menurut kami kurang tepat," imbuh dia.