AMPB Bakal Demo Saban Hari di DPR hingga 27 Agustus
- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi harian di depan Gedung DPR RI, Jakarta, mulai 21 hingga 27 Agustus 2026.
- Aksi berlangsung pukul 08.00 sampai sekitar 17.00 atau 18.00 WIB; massa menginap di kantor AJI setelah sempat mendirikan posko di depan DPR.
- AMPB mendukung gerakan warga Jakarta dan Bogor sambil membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor serta hukuman mati bagi koruptor.
Jakarta, IDN Times - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok memastikan, pihaknya setiap hari akan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta hingga 27 Agustus 2026.
Adapun demo itu mulai digelar pada Jumat (21/8/2026).
AMPB sempat mendirikan posko aksi hingga malam hari. Namun, mereka memutuskan untuk berpindah menginap ke kantor milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
"Kita aksi mulai jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore lah paling lambat, sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat," kata dia kepada IDN Times saat menggelar aksi di Gedung DPR RI, Sabtu (22/8).
Sebelumnya, AMPB membuka posko di depan Gedung DPR RI. Ini dilakukan jelang aksi yang rencananya akan digelar pada 27 Agustus 2026 mendatang. Rombongan diketahui tiba di Depan Gedung DPR RI pada Jumat (21/8) siang.
Botok mengatakan, rombongan dari Pati datang ke Jakarta untuk mendukung gerakan yang sebelumnya diinisiasi masyarakat dari Jakarta dan Bogor. Selain memberi dukungan secara langsung, AMPB juga datang membawa aspirasi dan tuntutan.
Botok mengatakan AMPB membuka posko untuk mengakomodasi masyarakat dari berbagai daerah yang akan datang ke Jakarta. Posko juga dipersiapkan untuk menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi sebelum aksi digelar.
Botok menyebut ada dua tuntutan utama yang akan dibawa massa dalam aksi 27 Agustus.
"Kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMPB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama ya dengan kami, yaitu: Satu: Segera sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor; Dua: Hukum mati koruptor,” kata Botolk
Menurut Botok, bukan tanpa alasan kedua hal tersebut yang menjadi tuntutan.
“Karena korupsi ini merusak bangsa ini, ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini. Karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa,” kata Botok.
