Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Aceh, Pemda Diminta Perkuat Kesiagaan
Mendagri Tito Karnavian meminta pemda Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menyusul dua bibit siklon tropis yang berpotensi memicu cuaca ekstrem pada 14-16 November 2026.
BMKG memprakirakan hujan deras hingga sangat deras, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah Aceh, sementara daerah lain berpotensi mengalami hujan sedang.
Ancaman banjir susulan mendorong percepatan normalisasi sungai, penguatan tanggul, operasi modifikasi cuaca, serta kesiapan sarana darurat melalui kolaborasi pemda, kementerian, TNI, dan Polri.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) memperkuat kesiapsiagaan dengan memastikan seluruh unsur tentang memahami risiko bencana di wilayah masing-masing.
Hal itu menyusul informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 14-16 November 2026. Berdasarkan pantauan BMKG, ada dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” kata Tito, dikutip dari siaran pers, Minggu (15/11/2026).
1. Potensi hujan sangat deras, petir dan angin kencang di wilayah Provinsi Aceh
ilustrasi bencana hidrometeorologi (IDN Times/Mardya Shakti) BMKG memprakirakan hujan deras hingga sangat deras, disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
2. Waspada potensi banjir susulan pascabencana November 2025
Ilustrasi Banjir. (IDN Times/Anjani Asra) Tito mengatakan, ancaman cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai mengingat Aceh masih menghadapi potensi banjir susulan pascabencana November 2025.
Dia mengungkapkan, sebelumnya telah terjadi 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak (di tiga provinsi),” ujar dia usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026) lalu.
Dalam kunjungan lapangan Tim Satgas PRR, banjir susulan telah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang sejak Kamis (12/11/2026) yang tingginya mencapai 0,5-1,5 meter hingga menggenangi pemukiman warga. Bahkan air sempat masuk ke rumah warga di kedua lokasi hunian sementara (huntara) dengan ketinggian sekitar 30-40 sentimeter.
3. Percepatan penanganan akan melibatkan berbagai pihak, terutama Pemda
Ilustrasi Longsor. (IDN Times/Anjani Asra) Tito mengatakan, percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, didukung Pemda, TNI, Polri, serta pihak lainnya.
Pemda didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Selain itu, Tito juga menegaskan pentingnya operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah pencegahan.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada (curahnya) minimal," kata dia.
Dia mengingatkan, pemda harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana apabila banjir kembali terjadi, serta dapat kembali menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas.
“Langkah tersebut memungkinkan percepatan penggunaan anggaran dan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak,” ucap Tito.
