.jpg)
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, berharap pemerintah mencairkan anggaran 2023 secara penuh ke lembaga Bawaslu. Adapun anggaran tersebut sekitar Rp13 triliun.
Sejauh ini, baru sekitar 60 persen anggaran Bawaslu yang sudah cair dari total anggaran yang diajukan. Besaran anggaran itu dipakai untuk gaji panitia pengawas pemilu (panwaslu) sampai Oktober 2023.
Di sisi lain, Bagja mengaku khawatir jika anggaran tersebut tidak cair dikaitkan dengan isu miring seperti penundaaan pemilu.
"Kami harapkan ini bisa diselesaikanlah ke depan. Diharapkan kita bisa sama-sama meyakinkan teman-teman panwaslu ke depan, bahwa kegiatan pemilu akan tetap berlangsung, tidak ada isu penundaan," ujar Bagja kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
"Begitu (anggaran) gak turun, nanti langsung disambung-sambungkan ke (isu) penundaan (pemilu), kan repot," sambung dia.
Adapun, anggaran penyelanggaraan pemilu untuk Bawaslu sepanjang 2022-2024 mencapai Rp33 triliun. Khusus untuk, anggaran pada 2023 sebesar Rp13 triliun dan baru cair sekitar 60 persen.
"Walaupun dengan dana yang masih 60 persen turun dari pemerintah. Kami ini dijalankan, jadi gaji itu sampai Oktober sepertinya gaji teman-teman panwas adhoc, karena hampir 40 persennya belum turun oleh pemerintah," ujar dia.
Lebih lanjut, Bagja menuturkan, anggaran menjadi salah satu kompenen penting yang harus diperhatikan pemerintah. Mengingat, logistik tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja Bawaslu jelang Pemilu 2024.
"Kami akan menjalankan proses ini jika anggarannya ada. Tentu teman-teman mahasiswa tahu. Aksi tanpa logistik sama dengan anarki. Jadi kalau punya aksi tidak punya logistik masalah besar. Ini juga akan jadi masalah bagi kami jika ada aksi tanpa logistik. Bahaya sekali. Maka setiap aksi harus ada penganggaran," tuturnya.