Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta terpilih Basri Baco menilai gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti pejabat kolonial.
Hal ini karena adanya usulan anggaran revitalisasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.
Basri menilai Anies seharusnya prihatin dengan kondisi ibu kota yang masyarakatnya masih banyak belum hidup cukup.
"Ini renovasi sampai Rp2,4 miliar mau dibikin empat lantai atau gimana? Jangan menunjukkan gaya pejabat kolonial dan kemewahan di tengah keprihatinan orang banyak," kata Basri di Jakarta, Senin (7/10).
Fraksi Golkar pun akan mendalami anggaran Rp2,4 miliar itu ketika pembahasan di dalam Badan Anggaran (Banggar) nanti. Lagi pula, rumah dinas itu merupakan cagar budaya, sehingga tak perlu dilakukan renovasi atau perbaikan secara menyeluruh.
"Kalau rumah Rp 2,4 miliar itu renovasi besar-besaran namanya. Itu gede banget. Sedangkan cagar budaya ada aturannya. Paling yang berubaha urusan taman dan interior. Kalau Rp 2,4 miliar itu agak mencurigakan. Jangan-jangan ada apa-apanya nih," ujarnya.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Heru Hermawanto beberapa waktu lalu membenarkan anggaran untuk merenovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,422 miliar.
Heru menjelaskan, biaya itu digunakan untuk membenahi rumah dinas Gubernur DKI yang bagian atap dinilai sudah mulai keropos, serta interior-interior lainnya pun disebut sudah tidak layak.
"Iya, sama beberapa ruang yang lain, ruang-ruang itu kan perlu ada perapian, pengecatan ulang, dan sebagainya. Paling banyak atap sama plafon, itu hampir mau diangkat," ujar Heru.