Anggota DPR Fraksi PAN Dorong Kenaikan Gaji PNS 2024

24 Mei 2023, 10:07 WIB

Anggota komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus ketika hadir di rapat di gedung DPR. (Dokumentasi Humas DPR)

Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Dia mendorong kenaikan gaji PNS bisa terealisasi pada tahun depan.

Wacana tersebut sebelumnya dilontarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat rakornas pelaksanaan anggaran 2023 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“PNS di Indonesia sudah lama gajinya sudah tidak naik, di mana kenaikan gaji terakhir diterima para PNS sebagai abdi negara adalah pada 2019,” kata Guspardi di Kompleks Parlemen, Selasa (23/5/2023).

1. Guspardi minta ada penyesuaian gaji PNS

Ilustrasi PNS (korpri.id)

Guspardi menilai perlu ada penyesuaian gaji PNS secepatnya. Pasalnya sejak 2019 gaji PNS tak sejalan dengan inflasi dan naiknya harga-harga bahan pokok.

“Artinya, sudah empat tahun berturut-turut PNS tidak merasakan kenaikan gaji. Padahal di satu sisi, harga barang-barang naik, inflasi juga demikian. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian," kata Guspardi.

2. Kenaikan gaji PNS tak bisa sama rata

Ilustrasi PNS (setkab.go.id)

Guspardi juga meyakini MenPAN RB sudah melakukan kajian mengenai kesejahteraan para PNS dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Namun, menurutnya masih diperlukan kajian untuk menilai berapa persen kenaikan gaji PNS yang dibutuhkan. Kajian yang lebih komprehensif dan kenaikan gaji PNS dapat diimplementasikan mulai jabatan paling rendah hingga paling tinggi agar disamaratakan.

“Jangan sampai yang menikmati itu hanya pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya,” ucapnya.

3. Usulan kenaikan gaji PNS diharapkan tingkatkan kinerja

Ilustrasi ASN (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Dengan kenaikan gaji PNS ini, tutur Guspardi, pemerintah harus memastikan PNS lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

“Jangan ada lagi mental ingin dilayani, tindakan pungli, mark-up anggaran, hingga tindakan memperlambat birokrasi. Semua mesti merujuk pada desain besar reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah,” tegasnya.