Anggota DPR Minta Listyo Sigit Disidang Etik Lebih Dulu

12 Nov 2026, 11:00 WIB2 min read

Tino Satrio

News

Channel

Add Us on Google

Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri terkait penyadapan ilegal Presiden RI. (Youtube.com/DPR RI)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Anggota Komisi III DPR dari PDIP, Safaruddin, meminta Kapolri segera menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan ini.
Safaruddin menilai pemeriksaan harus dimulai dari pimpinan yang diduga terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sebelum menindak anggota lain.
Ia juga mendesak penyidik mengusut seluruh pihak terkait, termasuk pemberi perintah, pelaku, pembantu, pendana, dan penerima manfaat, serta menyatakan dukungan PDIP kepada Kapolri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Safaruddin meminta Kapolri menyidang etik mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terlebih dahulu terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Who?
Safaruddin, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, menyampaikan permintaan kepada Kapolri. Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai mantan Kapolri yang diminta menjalani sidang etik.
Where?
Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Rapat kerja berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Safaruddin meminta sidang etik terhadap Listyo Sigit digelar pada pekan yang sama.
Why?
Safaruddin menilai pemeriksaan harus dimulai dari pimpinan yang diduga terlibat atau memimpin gerakan, sebelum pemeriksaan terhadap pihak lain dalam perkara tersebut.
How?
Safaruddin mendesak sidang kode etik lebih dahulu, penyidikan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dan kolega, serta pengusutan pihak yang memerintahkan, melakukan, membantu, mendanai, atau menerima manfaat penyadapan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Safaruddin dari DPR meminta Kapolri mengadakan sidang etik untuk Listyo Sigit lebih dulu. Ia bilang sidang itu sebaiknya dilakukan minggu ini. Safaruddin juga minta polisi mencari siapa yang menyuruh, membantu, dan mendapat hasil dari dugaan penyadapan Presiden Prabowo. PDIP bilang mendukung polisi mengusut semuanya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan agar pemeriksaan etik dimulai dari pimpinan mencerminkan penekanan pada akuntabilitas yang berjenjang dalam penanganan dugaan pelanggaran. Dukungan Fraksi PDI Perjuangan kepada Kapolri untuk mengusut perkara hingga tuntas juga memberi ruang bagi proses penegakan hukum berjalan tanpa keraguan, termasuk dalam menelusuri seluruh pihak yang diduga terkait.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Safaruddin, meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto lebih dulu menyidang etik mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia bahkan meminta sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut digelar dalam pekan ini.

Permintaan itu disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri, Kamis (12/11/2026), di Gedung DPR RI. Menurutnya, pemeriksaan terhadap pimpinan harus didahulukan sebelum anggota lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Saya minta kepada Pak Kapolri agar Pak Listyo Sigit dulu yang disidangkan kode etik itu, baru yang lain-lain. Nah, kapan itu Pak Listyo, Pak? Saya minta minggu ini sudah disidangkan kode etik Pak Listyo itu," kata Safaruddin.

Safaruddin beralasan penindakan harus dimulai dari sosok yang diduga selaku pemimpin gerakan. Dia kemudian mengungkit pernyataan Listyo mengenai prinsip membersihkan institusi dari atas.

"Komandannya dulu, Pak. Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain, Pak. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah kepalanya dulu disidangkan kode etik," ujarnya.

Tak hanya sidang etik, Safaruddin juga meminta penyidik mengusut dugaan keterlibatan Listyo Sigit dan kolega dalam perkara tersebut. Dia mendesak pengungkapan pihak yang memerintahkan, melakukan, membantu, pendanaan, hingga menerima manfaat dari hasil penyadapan.

"Jadi, ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit CS dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak," kata Safaruddin.

Dia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh langkah Kapolri untuk mengungkap perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Safaruddin meminta Kapolri tidak ragu menghadapi kemungkinan tekanan dalam proses penegakan hukum.

"Kami dari Fraksi PD Perjuangan, anggota paling besar di DPR RI ini, Pak, mendukung 1.000 persen kepada Bapak Kapolri. Enggak usah ragu, Pak," ujar Safaruddin.