Anggota DPR Sentil Istana soal Cat Ulang Pesawat Pakai Imbauan Jokowi

03 Agu 2021, 16:09 WIB

Wujud Pesawat Kepresidenan dengan warna baru. (instagram.com/adhimas_aviation)

Jakarta, IDN Times - Pengecatan pesawat kepresidenan menuai kritik. Anggota komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menilai pihak Istana Presiden tidak memiliki sense of crisis.

Ia menyebut pengecatan ini bertolak belakang dengan ucapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta pejabat untuk memiliki sense of crisis di tengah pandemik COVID-19.

"Ini pun bertolak belakang dengan imbauan Jokowi bahwa pejabat harus punya sense of crisis. Harus punya sense of crisis-lah, ya. Harus mempunyai rasa kepedulian terhadap kondisi kekinian," ujar Guspardi, kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

1. Guspardi ingin pemerintah tak buang-buang anggaran

Anggota komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus ketika hadir di rapat di gedung DPR. (Dokumentasi Humas DPR)

Guspardi menilai pengecatan pesawat kepresidenan adalah hal-hal yang saat ini tidak diperlukan. Sebab, seluruh elemen masyarat sedang berjuang berjuang melawan pandemik COVID-19.

"Hal-hal yang tidak substansi tak perlu dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Guspardi ingin ada kejelasan dari pihak Istana mengenai perubahan warna pesawat kepresidenan. Hal ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Tentu harus jelas apa substansi dari pada perubahan warna. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik supaya jangan menimbulkan miskomunikasi, perseps
yang terkesan menghamburkan dana Pemerintah. Tentu harus dilakukan klarifikasi. Wajib itu," kata Guspardi.

2. Respons Istana soal cat ulang pesawat kepresidenan

Ilustrasi pesawat (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, pengamat penerbangan Alvin Lie mengkritik pengecetan pesawat kepresidenan. Hal itu disampaikan melalui akun Twitter-nya, @alvinlie21.

Dalam cuitannya itu, Alvin mengkritik biaya cat ulang pesawat kepresidenan itu. Mantan anggota Ombudsman itu bahkan menyebut pengecatan itu sebagai bentuk foya-foya.

Lalu, apa tanggapan Istana?

Menanggapi kritik Alvin, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan pengecetan pesawat kepresidenan dilakukan karena cat lama mulai mengelupas. Untuk biayanya, Heru menerangkan anggaran untuk perawatan dan pengecatan pesawat sudah dialokasikan dalam APBN.

"Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan COVID, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan," jelas Heru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Tak hanya itu, Heru juga menegaskan proses perawatan dan pengecatan pesawat kepresidenan dilakukan di dalam negeri. Sehingga mendukung industri dalam negeri.

"Proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemik," terangnya.

3. Pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak 2019

Pesawat Kepresidenan. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Heru menjelaskan pengecatan pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak 2019, sebagai bagian dari perayaan HUT ke-75 RI pada 2020. Proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan pesawat RJ.

Namun, pada 2019, pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga yang dicat terlebih dahulu adalah Heli Super Puma dan pesawat RJ.

"Sebagai informasi, perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu," terang Heru.

Dia melanjutkan, perawatan rutin pesawat BBJ 2 jatuh pada 2021 dan merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik. Maka, tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa merah putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.

"Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," ucap Heru.