Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) - Momen jajaran Hakim Konstitusi di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik pelaku UMK.
Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Melalui aturan tersebut, batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk tersebut diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
Abdullah mengatakan, kebijakan perpanjangan itu menunjukkan pemerintah menyadari adanya persoalan kesiapan ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal nasional.
“Langkah pemerintah tersebut menunjukkan permasalahan terkait pengenaan kewajiban pada saat ekosistem belum siap. Hal ini telah mulai ditangani melalui perpanjangan jangka waktu sebagai bagian dari instrumen penahapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Ayat 2 dan Ayat 3 UU JPH,” ujar dia.
Dia berharap pelaksanaan sertifikasi halal ke depan dapat dibuat lebih mudah dan cepat, tanpa membebani pelaku UMK dengan biaya sertifikasi. Namun, penyederhanaan prosedur tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan kehalalan produk.
“Dinamika yang ditemukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, terutama bagi para pelaku UMK, sehingga segala sesuatunya perlu dibuat dengan mudah, cepat, dan tanpa dibebani biaya sertifikasi serta tanpa mengabaikan ketentuan kehalalan produk,” kata Abdullah.
Perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026 diajukan Wahyu Triana Sari bersama dua pemohon lainnya. Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah UU JPH.
Para pemohon mempersoalkan ketidakjelasan ruang lingkup produk yang wajib bersertifikat halal. Mereka menilai pelaku usaha kuliner rumahan belum memiliki parameter tertulis yang jelas untuk menentukan kewajiban sertifikasi terhadap bahan baku, kemasan, alat produksi, hingga jasa penunjang usaha.
Mereka juga meminta MK menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk pelaku UMK beserta pengenaan sanksi administratifnya hingga terdapat putusan akhir atas permohonan tersebut.