Jakarta, IDN Times - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti masa cuti bagi suami jika sang istri melahirkan. Dia memastikan akan memperjuangkan cuti sebanyak 40 hari bagi suami saat istrinya melahirkan.
Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat hadir dalam kampanye dialogis 'Desak Anies' di Hallf Pati Unus, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).
"Nah cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya 2 hari, di berbagai tempat, kami ingin mengubah itu 40 hari bagi suami," katanya.
Selain itu, Anies juga menyoroti perlindungan bagi para pekerja perempuan di Indonesia. Ia mendorong adanya tempat pengasuhan anak (day care) di tempat kerja.
Anies pun berharap ke depannya pekerja perempuan bisa produktif untuk bekerja tanpa harus risau dengan kewajiban sebagai ibu bagi anak-anaknya.
"Kita harus membangun daycare, tempat penitipan anak kemudian ruang laktasi yang berkualitas di tempat-tempat kerja sebagai dukungan kepada perempuan yang bekerja agar dia tetap bisa bekerja sambil bisa merawat dan mengasuh anak-anaknya," kata Anies.
Kendati demikian, menurut Anies pemenuhan day care mesti diperjuangkan oleh perusahan dan kantor di Indonesia. Anies menilai, pembentukan tempat pengasuhan anak mampu menciptakan situasi yang nyaman bagi pekerja perempuan.
"Nah, ini harus dikerjakan dan ini sebenarnya sesuatu yang perusahaan kemudian kantor pemerintahan itu dengan mudah lakukan," ujarnya.
Anies juga pamer telah membangun sebanyak 32 daycare di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk di Balaikota. Selain itu, Anies juga menyebut ada ruang laktasi bagi di Kantor Balaikota.
Namun Anies memastikan bahwa program ini bukan hal yang baru yang dikenalkan hanya karena kepentingan pilpres 2024.
"Di balkot di lokasi yg paling strategis kalau bapak ibu masuk gedung utama balkot di lantai paling dasar sebelah kiri itu ada daycare untuk karyawan perempuan yg punya bayi dan anak kecil," kata dia.
"Dan ada ruang lakstasi di dalam situ, saya nggak tahu masih ada atau tidak tapi teman-teman sekalian, kalau ini dikerjakan itu bukan hal baru gara-gara urusan pilpres. Ini adalah melanjutkan yang kmarin sudah dikerjakan di tingkat nasional," imbuhnya.