Anies Ngotot Gelar Formula E, PSI Akan Ajukan Hak Interpelasi

12 Agu 2021, 16:08 WIB

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan tetap menyelenggarakan ajang Formula E sebagai kegiatan prioritas. Agenda ini diharapkan Anies dapat digelar pada Juni 2022.

Menanggapi hal ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggulirkan hak interpelasi di DPRD DKI.

"Ribuan rakyat hidup susah akibat pandemi, tidak etis rasanya menghambur-hamburkan uang triliunan rupiah untuk acara balap mobil," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang jugaWakil Ketua Komisi E, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Kamis (12/8/2021).

Selain itu, PSI pun menyatakan sejumlah sikap terkait isu Formula E ini.

1. PSI bakal tolak PMD untuk acara Formula E

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Selain itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) senilai Rp767,4 miliar untuk pelaksanaan Formula E 2020, namun anggaran tersebut belum dicairkan karena acara batal terlaksana.

"Di rapat pembahasan anggaran nanti, PSI akan menolak pengajuan PMD untuk acara Formula E dari PT Jakpro di APBD-P 2021 maupun APBD 2022," kata dia.

2. Biaya komitmen yang telah diberikan sebesar Rp560 miliar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memegang mobil balap Formula E. (instagram.com/aniesbaswedan)

Selanjutnya, terkait isu penyelenggaraan Formula E ini, PSI meminta Pemprov DKI membentuk tim yang serius mengupayakan segala langkah hukum untuk mengembalikan uang commitment fee atau biaya komitmen Formula E.

Untuk diketahui, uang yang digelontorkan untuk biaya komitmen oleh Pemprov DKI sebesar Rp560 miliar beserta bunganya.

3. PSI dan PDIP DKI Jakarta minta Anies jelaskan soal Formula E

Facebook.com/AniesBaswedan

Terkait dengan pengajuan hak interpelasi, PSI sudah mendapat dukungan dari raksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta. Sesuai aturan pengajuan hak interpelasi, jika dua fraksi dengan total anggota melebihi 15 orang mengajukan hak interpelasi, maka hak interpelasi akan bergulir di Paripurna.

“Saya yakin sama seperti kami, PDIP juga akan menyuarakan kekritisan terhadap Pak Anies. Kami berharap kritik itu konkret, yaitu kita sama-sama gulirkan interpelasi. Dua fraksi cukup. Kalau PDIP benar serius dan tegas ingin memanggil Pak Anies, dengan gabungan dukungan PSI maka interpelasi ini pasti akan berjalan,” ujar Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam keterangannya Selasa (10/8/2021).