Antisipasi COVID-19 di Pilkada 2020, Mendagri Undang Petinggi Parpol

Mendagri juga menyarankan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sosial harus dibatasi semaksimal mungkin, termasuk rapat umum dan konser musik.

Mendagri mengusulkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang ada saat ini direvisi sehingga lebih bisa mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, seperti kerumunan massa, arak-arakan dan lain-lain.

“Mohon maaf dengan tidak mengurangi segala hormat kepada mitra kami, kolega dari KPU ada hal-hal yang saya kira perlu perbaiki,” ujarnya.

Mendagri mengusulkan tema sentral Pilkada tahun ini diarahkan pada isu seputar peran kepala daerah dalam penanganan pandemik COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya di daerah masing-masing.

Tujuannya agar bakal pasangan calon (paslon) dapat beradu gagasan atau beradu ide-ide inovatif. Misalnya, bagaimana membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan mengatasi isu pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Nah, untuk itulah tema ini menjadi penting karena dari tema ini akan berpengaruh. Tema ini adalah strategi-strategi yang akan berpengaruh pada operasi dan taktis dilakukan oleh para kontestan. Masyarakat pun kita giring dengan tema ini mereka untuk mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan pandemik COVID-19,” ujarnya.

Mendagri juga menegaskan, kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hanya ditentukan oleh pihak penyelenggara (KPUD, Bawaslu), tetapi juga seluruh otoritas yang ada di daerah (Pemda, TNI, POLRI, dan lain sebagainya).

Oleh karena itu, persiapan harus benar-benar dimatangkan, misalnya melalui rapat-rapat koordinasi antar stakeholder di daerah.

“Sehingga kita harapkan mudah-mudahan di tahapan yang kita anggap cukup rawan, lusa hari Rabu tanggal 23 (September) penetapan Pasangan calon dan tanggal 24 (September) pengundian nomor pasangan calon ini mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan,” ujar Tito.