Apa Itu Londo Ireng? Istilah yang Disebut Prabowo Berbaju Jurnalis dan LSM

Menyadur tulisan The Black Dutchmen: African Soldiers in the Netherlands East Indies karya Sejarawan Ineke van Kessel, istilah “londo ireng” atau Belanda Hitam berasal dari sebutan Zwarte Hollanders (Black Dutchmen). Artinya, tentara Afrika Barat yang direkrut pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi bagian dari Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). 

Ineke menjelaskan, perekrutan dilakukan sejak 1831 hingga 1872 setelah Belanda mengalami kekurangan personel militer akibat Perang Jawa (1825–1830). Sekitar 3.000 orang direkrut dari Elmina di Gold Coast menuju Batavia (Jakarta). 

Kajian itu menjelaskan, pemerintah kolonial menganggap tentara Afrika memiliki daya tahan fisik yang lebih baik terhadap iklim tropis dibandingkan tentara Eropa. Mereka kemudian ditempatkan sebagai bagian dari KNIL dan diterjunkan dalam berbagai operasi militer kolonial di Hindia Belanda.

Temuan serupa juga dipaparkan dalam kajian milik Anita dan Ansgarius Nggera (2026) bertajuk The Presence of Africans in the Dutch East Indies in the 19th Century: A Historical Review. Penelitian itu menyebut, kehadiran orang Afrika di Hindia Belanda bukan terjadi secara spontan, melainkan merupakan kebijakan kolonial untuk mengatasi krisis personel militer. Mereka kemudian direkrut sebagai tentara profesional KNIL dan dilibatkan dalam berbagai operasi untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Nusantara. 

Penempatan tentara Afrika dilakukan secara strategis mengikuti kepentingan pertahanan kolonial. Mereka ditempatkan di sejumlah kota militer utama seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Magelang, hingga wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Maluku.

Peneliti sejarah yang juga dosen ilmu sejarah di UIN Syekh Nurjati Cirebon, Aditia Muara Padiatra, mengatakan istilah “londo ireng” dalam perkembangannya tidak lagi dipahami semata sebagai sebutan bagi kelompok tentara Afrika dalam KNIL. 

Aditia menyebut, istilah tersebut mulai mengalami perkembangan makna pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Kala itu, “londo ireng” mulai digunakan sebagai ejekan atau pembeda yang berkonotasi negatif terhadap pribumi yang berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda. 

“Sepemahaman saya, istilah "londo ireng" ini memang sudah erat sebagai istilah politik selepas pertempuran yang dilakukan oleh para pejuang, utamanya pada medio perang kemerdekaan Indonesia,” kata Adit kepada IDN Times, Jumat (24/7/2026). 

“Istilah ini menjadi bahan ejekan ataupun pembeda kentara berkonotasi negatif oleh para pejuang terhadap para pribumi nonkulit putih yang memihak dan membela kolonial Belanda. Dari yang sebelumnya urusannya adalah kapital karena mercenaries, menjadi politis karena berkaitan dengan politik dan saling sengkarut kekuasaan,” lanjut dia.

Menurut Aditia, dalam konteks politik Indonesia saat ini, “londo ireng” lebih banyak digunakan sebagai bentuk pelabelan atau stigma terhadap kelompok yang dianggap tak sejalan dengan arah maupun kebijakan pemerintah. 

“Kemudian pada konteks politik kontemporer, apalagi di Indonesia masa kini, lebih menjadi semacam labelling atau stigma untuk kemudian menyasar bagi suatu kelompok yang dirasa tidak berkesesuaian dengan arah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” terang Aditia. 

Dia menilai, penggunaan istilah “londo ireng” menjadi problematik apabila dijadikan dasar untuk memberi legitimasi terhadap pemberangusan suara kritis. 

“Hal ini sebenarnya berpotensi menjadi problematik karena istilah tersebut, yang memang secara historis dikaitkan dengan konteks kekuatan asing yang bercokol di bumi Nusantara melalui KNIL, tidak bisa menjadi klaim otoritatif bagi pemberangusan suara kritis yang barangkali membangun,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai penggunaan istilah “londo ireng” untuk menggambarkan situasi politik saat ini, Aditia mengatakan, istilah tersebut juga memiliki genealogi yang serupa dengan berbagai label politik yang pernah digunakan pada masa-masa sebelumnya. 

“Istilah ‘londo ireng’ ini juga sebenarnya secara genealogis tidak berbeda dengan bagaimana cara pemerintah membangun otoritas dan menyalahkan aspek eksternal atas sesuatu yang dirasa tidak sesuai pada masa-masa sebelumnya,” ucap dia. 

Ia pun menyebut ada resonansi lama dalam sejarah politik Indonesia. 

“Kita bisa berkaca pada pengalaman sejarah, misalkan pada masa Orde Lama kita mengenal kata ‘dalang’, kemudian pada masa Orde Baru kita juga mengenal kata ‘oknum’, atau belakangan ini ada kata ‘antek-antek asing’, yang sebenarnya merupakan resonansi lama bagaimana negara membingkai konflik sosial,” beber Aditia.

Pada kesempatan ini, Aditia menegaskan bahwa makna “londo ireng” sebagai bagian dari sejarah kolonial berbeda dengan penggunaannya dalam ruang politik kontemporer. 

“Kita perlu membedakan konteks istilah "londo ireng” sebagai sebuah fakta dari kelompok dalam ketentaraan KNIL yang memang terjadi dan ada pada masa lalu, dengan "londo ireng" sebagai metafora sejarah untuk melabeli dan menstigma orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu atau tidak sejalan dengan kebijakan penguasa,” tuturnya. 

Aditia menilai, kekhawatiran utama bukan terletak pada kemungkinan munculnya salah tafsir terhadap sejarah kolonial. Sebab, menurut dia, berbagai buku dan fakta sejarah telah cukup menjelaskan asal-usul istilah tersebut bagi masyarakat yang ingin menelusurinya. 

Namun, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana masyarakat memaknai penggunaan istilah “londo ireng” sebagai metafora politik. 

“Yang perlu kita waspadai adalah bagaimana pandangan masyarakat atas konteks yang kedua tersebut, karena istilah "londo ireng" bisa rentan dipahami sebagai bentuk dari kelompok kontra negara, tidak nasionalis, atau bahkan ‘separatis’, yang bisa saja menjadi landasan untuk kemudian dijadikan ‘target eksternal’ karena dianggap menjadi pemicu dari konflik sosial, yang (barangkali) sebenarnya terjadi karena adanya permasalahan yang hadir dari dalam sendiri,” papar Aditia.