Apa Itu Oligarki? Pengertian, Sejarah dan Kondisinya di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Jeffrey A. Winters, dalam bukunya berjudul Oligarchy di tahun 2011, menyorot oligarki yang muncul dan tumbuh kuat di bawah kendali figur Soeharto, yang disebut Sultanistic Oligarchy. 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat tapi tidak berimbang di era Soeharto menjadi surga tempat bertumbuhnya para konglomerat yang berangsur-angsur

Konsep oligarki telah ada sejak zaman kuno. Di Yunani kuno, Aristoteles mengidentifikasi oligarki sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang "menyimpang", di mana sekelompok kecil orang kaya memerintah demi kepentingan mereka sendiri.

Sepanjang sejarah, oligarki telah muncul dalam berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di Rusia pasca-Soviet misalnya, muncul kelompok Oligark yang terdiri dari pengusaha yang memperoleh kekayaan besar melalui privatisasi aset negara, dan kemudian menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi politik.

Di Amerika Serikat, kritik terhadap oligarki sering dikaitkan dengan peran uang dalam politik, terutama melalui pendanaan kampanye dan lobi. Studi oleh Martin Gilens dan Benjamin I. Page (2014) menunjukkan bahwa kebijakan AS lebih mencerminkan preferensi elite ekonomi daripada warga biasa.

Di Indonesia, akar oligarki berasal dari era Orde Baru Soeharto, di mana sekelompok kecil pengusaha dekat dengan keluarga Soeharto dan elite militer menguasai ekonomi negara. Studi LIPI menunjukkan bahwa dominasi ekonomi ini berkembang menjadi pengaruh politik yang kuat (Robison & Hadiz, 2004).

Meski Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, struktur oligarki tetap bertahan. Penelitian Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengungkapkan, dalam sistem demokrasi multipartai pasca-Reformasi, banyak partai politik masih dikuasai oleh tokoh-tokoh berpengaruh dengan latar belakang bisnis yang kuat (Perludem, 2019).

Menurut studi yang dilakukan oleh Perludem, terdapat indikasi kuat bahwa oligarki politik di Indonesia termanifestasi melalui beberapa fenomena, seperti dominasi partai politik oleh segelintir elite, mahalnya biaya politik yang mendorong politisi mencari dukungan finansial dari pengusaha, munculnya dinasti politik di tingkat nasional maupun daerah, dan popularitas masih menjadi penggaet suara utama dalam pemilu.

Dalam laporan Formappi Selasa (24/9/2024), disebutkan ada 79 caleg terpilih yang berkerabat dengan caleg terpilih lain atau pun dengan pejabat. Selain itu, dalam laporan tersebut juga tercatat, ada 23 caleg yang memilki latar belakang selebritas. 

Kasus oligarki politik yang kerap kali dibahas adalah dinasti politik Presiden Jokowi. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah UU Pemilu, memungkinkan calon di bawah 40 tahun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri. Salah satu alasan kasus ini dianggap sebagai bentuk oligarki politik karena Ketua MK waktu itu, Anwar Usman, adalah adik ipar Presiden Jokowi.

Keberadaan oligarki politik di Indonesia dianggap memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Ada beberapa dampak yang sering disorot antara lain, ketimpangan akses terhadap kekuasaan politik, kebijakan publik yang cenderung berpihak pada kepentingan elite, dan hambatan terhadap reformasi politik dan ekonomi yang lebih luas.

Laporan dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) menyoroti bahwa oligarki politik dapat mengancam ketahanan nasional jika tidak dikelola dengan baik. Lemhannas menekankan pentingnya reformasi sistem politik dan ekonomi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Berbagai pihak telah mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan oligarki di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye dan menerapkan aturan yang lebih ketat terkait dana politik.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil terus mendorong reformasi politik, termasuk revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Mereka berpendapat bahwa reformasi ini penting untuk membuka akses yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat dan mengurangi dominasi oligarki.

Akademisi seperti Vedi Hadiz menekankan pentingnya penguatan institusi demokrasi dan masyarakat sipil sebagai langkah kunci dalam menghadapi tantangan oligarki. Hadiz berpendapat bahwa perubahan struktural diperlukan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan publik yang lebih luas.