Apa itu Zaken Kabinet? Ini Pengertian dan Sejarahnya di Indonesia

12 Sep 2024, 17:02 WIB

Prabowo Subianto hadir saat Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Intinya sih...

Prabowo Subianto disebut akan membentuk pemerintahan dengan model zaken kabinet atau kabinet zaken.
Zaken kabinet adalah sebuah kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi partai politik di parlemen, melainkan orang-orang yang ada dalam kabinet itu berasal dari kalangan ahli di bidangnya.
Konsep kabinet ini bukan hal baru dalam sejarah politik di Indonesia, pernah diterapkan pada masa Kabinet Djuanda, Natsir, dan Wilopo.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk pemerintahan dengan model zaken kabinet atau kabinet zaken.

Muzani mengatakan, dengan memastikan para menteri menjabat sesuai dengan keahliannya, maka tujuan untuk menjaga relevansi dan efektivitas kerja pemerintah dapat berjalan optimal.

“Pak Prabowo ingin membentuk pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun mereka berasal atau diusulkan dari partai politik. Hal ini agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diemban, karena mereka memiliki keahlian yang sesuai dengan posisi yang dijabat,” ucap Muzani, pada Senin 9 September 2024.

Muzani juga menegaskan, kursi kabinet Prabowo-Gibran tidak akan didominasi oleh Partai Gerindra. “Saya kira tidak akan ada dominasi lebih banyak dari Gerindra dalam kabinet,” tegasnya.

Lantas, apa itu zaken kabinet?

1. Pengertian zaken kabinet

Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024) sore, ditutup oleh penampilan Maliq & D’Essentials. (IDN Times/Trio Hamdani)

Dilansir laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), zaken kabinet adalah sebuah kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi partai politik di parlemen, melainkan orang-orang yang ada dalam kabinet itu berasal dari kalangan ahli di bidangnya.

Zaken kabinet disebut juga Kabinet Djuanda atau kabinet karya. Kabinet Djuanda menjadi titik awal terbentuknya konsep “Demokrasi Terpimpin” yang digagas langsung Presiden Sukarno, pada 21 Februari 1957. Menurutnya, konsep ini adalah bentuk pemerintahan yang lebih cocok dengan nilai-nilai nasional yang berdasarkan kabinet gotong royong.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kabinet gotong royong adalah kabinet yang menterinya mewakili berbagai golongan sosial dan partai.

2. Sejarah zaken kabinet

Potret Istana Merdeka, Jakarta (setneg.go.id)

Konsep kabinet ini bukan hal baru dalam sejarah politik di Indonesia.

Zaken kabinet awalnya muncul setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II gagal memperbaiki masalah-masalah ekonomi di Indonesia, yang mengakibatkan timbulnya demonstrasi buruh yang dikoordinir PKI (Partai Komunis Indonesia).

Selain itu, juga karena masalah korupsi dan penolakan besar-besaran dari berbagai provinsi yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengabaikan daerah.

Kemudian Presiden Sukarno menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri, dan terbentuklah Kabinet Djuanda yang diberi nama Kabinet Karya (Kabinet Zaken).

Kabinet Zaken atau Kabinet Djuanda yang berlangsung dari April 1957 hingga Juli 1959 memiliki beberapa program utama, antara lain membentuk suatu Dewan Nasional, normalisasi keadaan negara Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar, dan mempercepat pembangunan.

Masa kabinet ini tidak berjalan mulus, mereka harus menghadapi berbagai masalah serius, seperti pemberontakan PRRI-Permesta, upaya pembunuhan Presiden Sukarno di Cikini, dan perselisihan hebat di Dewan Konstituante.

Kabinet Djuanda berhasil melemahkan pemberontakan PRRI-Permesta dengan cara menghentikan impor beras dari Hong Kong dan Amerika Serikat, yang diambil alih oleh pihak PRRI di Singapura dan beralih pada impor beras dari Uni Soviet, karena dapat langsung diterima di Pelabuhan Indonesia. Dengan begitu, PRRI-Permesta kehabisan dana untuk membeli senjata.

Berbagai kebijakan berhasil dibuat Kabinet Djuanda. Namun sayangnya, kabinet ini harus berakhir ketika Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pada 9 Juli 1959. Dekrit berisi mengenai penghapusan Konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menandai berakhirnya masa Demokrasi Liberal di Indonesia.

3. Pernah diterapkan di Indonesia

Sumber Foto: Instagram @prabowo

Selain pada Kabinet Djuanda, sistem Zaken Kabinet pernah diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo. Kabinet-kabinet ini semuanya berlangsung pada masa Pemerintahan Sukarno.

Sebuah fakta menarik, Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo, Sumitro Djojohadikusumo, merupakan ayah dari Prabowo Subianto, Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan RI saat ini.

Artinya, Prabowo sudah tidak asing lagi dengan model kabinet ini karena memiliki relasi histori dengan ayahnya.