Arus Balik, Disdukcapil DKI Imbau Warga Tak Ajak Saudara Tanpa Skill

14 Apr 2024, 13:03 WIB

Ilustrasi arus mudik 2024 (IDN Times/Fadhliansyah)

Jakarta, IDN Times - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar warga Jakarta yang mudik di kampung halaman agar tidak membawa kerabat ke Jakarta tanpa jaminan tempat tinggal dan pekerjaan.

"Warga yang ingin mencoba datang ke Jakarta dengan beberapa alasan lainnya agar secara sadar untuk dapat mempersiapkan diri seperti keahlian atau skill dengan jaminan kerja dari pemberi kerja serta tempat tinggalnya jika menetap di Jakarta nantinya," imbau Kepala Disdukcapil, Budi Awalludin dalam keterangan, Minggu (14/4/2024).

1. Jangan hanya ubah KTP saja

Seorang warga Gunungpati Semarang saat menjajal aplikasi IKD untuk mengecek data e-KTP dan TPS untuk pemilu 2024. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Budi mewanti-wanti jangan sampai pendatang yang dibawa warga Jakarta hanya mengubah KTP Jakarta saja dan kembali pulang ke daerah asal.

"Jakarta sudah punya program penataan dokumen sesuai dengan domisili yang akan dilakukan secara rutin, demi mempersiapkan kota Jakarta menjadi Kota Global yang menjadi pusat perekonomian dan jasa keuangan internasional," katanya.

2. Jangan ajak saudara yang tak miliki kemampuan

Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan penumpang angkutan umum sudah menunjukkan peningkatan pada Jumat (5/4/2024) atau H-5. (Dok. Kemenhub)

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, juga mengimbau pemudik agar tidak mengajak sanak saudara untuk mengadu nasib ke Jakarta tanpa berbekal keahlian yang memadai.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mudik, saat kembali nanti agar tidak mengajak sanak keluarga atau tetangga untuk mengadu nasib di Jakarta tanpa memiliki kemampuan kerja dan persiapan yang memadai," kata Joko di Monas, Kamis (4/4/2024).

3. Perantau akan kesulitan bila tak punya pekerjaan

Ilustrasi penumpang pesawat (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Joko menilai perantau yang datang ke Jakarta akan mengalami kesulitan, jika tidak memiliki kemampuan dan persiapan kerja yang memadai karena akse pekerjaan tidak mudah di Jakarta.

"Pertimbangan risiko yang akan mereka hadapi seperti kesulitan memenuhi persyaratan administrasi pendudukan, akses terhadap pekerjaan, serta menemukan tempat tinggal yang layak dan tetap," ujar Joko.