Aturan Pajak STNK Telat 2 Tahun Bodong, Polri: Kita Mau Secepatnya
Jakarta, IDN Times - Aturan penghapusan data STNK yang pajaknya mati selama 2 tahun akan segera diterapkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Hal itu seperti disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shanyuabudi, dalam keterangan resminya.
Menurut dia, aturan itu setidaknya sudah tertuang pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
“Kita ingin secepat-cepatnya ya, karena aturan ini sudah sejak 2009 di undang-undang,” kata dia, disitat Sabtu (30/7/2022).
1. Kendaraan mati dua tahun bakal dianggap bodong
Menurut Firman, jika aturan itu sudah mulai diterapkan, maka sudah pasti kendaraan yang pajaknya mati selama dua tahun bakal dianggap bodong. Adapun aturan tersebut diterapkan agar budaya disiplin masyarakat untuk membayar pajak kendaraan semakin meningkat.
“Kita ingin data ini kita pastikan valid karena dengan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Langkah untuk pembangunan masyarakat dengan lebih baik,” katanya.
2. Edukasi pemilik kendaraan agar terus taat pajak
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, kevalidan data sendiri ditunjang dengan sistem single data kendaraan. Rivan menyebut pihaknya terus mengedukasi pemilik kendaraan untuk taat pajak.
“Tentu ini inisiatif yang baik. Seperti data konfirmasi ke masyarakat. Ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data dan beberapa program yang disampaikan oleh Dirjen maupun Pak Kakorlantas tadi,” ungkapnya.
3. Sinergitas antarkalangan terus dikebut
Demi meningkatkan ketaatan pajak, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, butuh sinergitas bersama. Khususnya dalam memaksimalkan keberhasilan aturan ini.
“Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik dipusat maupun didaerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Kemendagri resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Aturan tersebut akan menghapus data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.