Australia Ingin Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Ini Respons Prabowo

Prabowo mengatakan dirinya belum mendengar soal keputusan Australia soal rencana mereka memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Namun demikian, menurutnya apa pun keputusan Australia harus dihormati.

“Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri. Tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat maka kita harus menghormati kedaulatan mereka,” ucap Prabowo.

Hubungan Australia dan Indonesia bisa dikatakan begitu erat. Ada sekitar 17 ribu pelajar Indonesia menuntut ilmu di Negeri Kanguru. Sedangkan, Indonesia destinasi turis terbesar bagi warga Negeri Kanguru. Sekitar 1 juta turis Australia setiap tahunnya mengunjungi Pulau Bali. 

Oleh sebab itu, tak mengherankan kalau rencana pemindahan Kedutaan Australia ke Yerusalem Timur membuat Pemerintah Indonesia terkejut. Pemerintah juga mengingatkan akan ada konsekuensi kalau Negeri Kanguru tetap bersikeras memindahkan kedutaan mereka.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mempertanyakan sikap Australia yang tengah menimbang untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Indonesia, kata Retno, khawatir dengan pernyataan Negeri Kanguru tersebut.

"Indonesia menegaskan kembali posisi Indonesia mengenai 'two-state solution.' Prinsip itu harus dijadikan prinsip dasar yang dipegang untuk terjadinya perdamaian berkelanjutan antara Palestina dengan Israel," ujar Retno ketika memberikan keterangan pers pada Selasa (16/10).

Retno mengatakan, isu perdamaian Israel-Palestina merupakan salah satu dari 6 isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian yang komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kesepakatan dalam berbagai proses perdamaian.

"Oleh karena itu Indonesia telah meminta Australia dan negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati," ujar Retno pada hari ini.

Mendengar pernyataan Pemerintah Australia itu, Menlu Palestina Riad Maliki mengaku terkejut. Maliki menilai, jika rencana tersebut benar-benar dilakukan oleh Negeri Kanguru, maka dapat dianggap telah melanggar resolusi DK PBB mengenai penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Oleh sebab itu, saya berharap Australia bisa mempertimbangkan kembali posisi mereka sebelum menjalankan aksi," kata Maliki di gedung Kemenlu seperti dikutip dari Antara.