Menteri HAM Natalius Pigai bicara adanya kepentingan bisnis di balik wacana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo. (IDN Times/Amir Faisol).
Rencana pemindahan ke Alas Purwo mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Menteri HAM, Natalius Pigai, menduga terdapat kepentingan bisnis di balik wacana relokasi tersebut. Pigai mempertanyakan alasan pemindahan dan meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bertujuan untuk konservasi.
"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk," kata Pigai, Rabu (18/11/2026)..
Gubernur Banten, Andra Soni, juga melontarkan peringatan keras terhadap wacana pemindahan atau translokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke luar habitat aslinya. Dia mengingatkan, peristiwa kematian badak Jawa bernama Mustofa setelah dipindah ke kawasan konservasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Dia khawatir pemindahan justru mengulang tragedi serupa.
"Karena kita ingat peristiwa Musofa. Saat Musofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Musofa meregang nyawa. Dan kita tidak berharap lahir Musofa-Musofa yang lain," ujar Andra.
Di sisi lain, Kemenhut menegaskan pengembangan habitat kedua diperlukan untuk memperkuat ketahanan populasi Badak Jawa dalam jangka panjang. Seluruh populasi alaminya saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon sehingga rentan terhadap ancaman bencana, penyakit, gangguan habitat, dan keterbatasan keragaman genetik.
Menurut dia, keselamatan satwa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan. Apabila wacana ini ditindaklanjuti, diperlukan penilaian risiko, pemeriksaan kesehatan, prosedur penangkapan dan pengangkutan yang sesuai, kesiapan penanganan darurat, serta pemantauan intensif selama adaptasi dan setelah pelepasan.