B20 Indonesia Perkuat Peran Masyarakat dalam Perdagangan Kredit Karbon

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto menyampaikan bahwa sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) atau sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana dinyatakan dalam NDC.

Menurut Agus, hal tersebut menunjukkan betapa vitalnya peran sektor kehutanan dalam upaya penanganan dan pengendalian emisi GRK di Indonesia, dan pengendalian perubahan iklim dalam skala global. 

Hal itu ia katakan saat memberikan sambutan dalam diskusi hybrid yang diselenggarakan B20 Trade and Investment Task Force berkolaborasi dengan ICDX (Bursa Berjangka dan Komoditi Derivatif  Indonesia) mengenai “Reviving Local Community Through Decarbonization Projects in Indonesia,” Jumat (24/6/2022).

“Untuk mengimplementasikan skenario FOLU Net Sink 2030, hampir dipastikan akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik sumber daya anggaran, manusia, teknologi dan lainnya. Maka akan sangat membutuhkan dukungan para pihak,” kata Agus. 

Diketahui forum ini juga menghadirkan Silverius Oscar Unggul WKU Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan KADIN Indonesia, Sakariyas Bupati Katingan Kalimantan Tengah, Riza Suarga Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), dan Emmy Primadona Program Coordinator KKI WARSI.

Setidaknya terdapat lima sektor utama yaitu energi, kehutanan, pertanian, limbah, dan IPPU yang menjadi fokus dalam aksi mitigasi pencapaian target NDC. Namun, saat ini upaya terbesar yang dilakukan oleh pemerintah berada di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), dan sektor energi yang masing-masing menghasilkan sekitar 60 persen dan 36 persen emisi.  

Pada sektor FOLU, Indonesia telah berhasil mengendalikan kebakaran lahan dan hutan yang turun hingga 82 persen di 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target seluas 600 ribu hektare sampai di 2024, yang merupakan terluas di dunia. Saat ini, Indonesia berambisi menjadikan sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor tersebut.  

Sektor ini diketahui memiliki nilai ekonomi yang sangat besar jika berhasil dijaga dari kerusakan. Hutan hujan tropis Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia seluas 125,9 juta hektare yang bisa menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Sedangkan lahan gambut kita terluas di dunia dengan hamparan 7,5 juta hektare dan mampu menyerap emisi karbon 55 miliar ton.  

Bukan itu saja, luas hutan mangrove Indonesia yang mencapai 3,31 juta hektare mampu menyerap sekitar 33 miliar ton emisi karbon. Hal ini merujuk pada perhitungan rata-rata kandungan karbon dari hutan mencapai 200 ton C per hektare, dari mangrove 1.082,6 ton C per hektare, sementara lahan gambut 460 ton C per hektare, dan hutan gambut primer 1385,2 ton C per hektare. 

Melihat besarnya sumbangan yang diberikan sektor FOLU, Silverius Oscar Unggul mengatakan, kebijakan dan insentif untuk mencapai target net-zero harus dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan di sektor tersebut salah satunya melalui inisiatif Regenerative Forest Business Sub Hub  (RFBSH).  

“Inisiatif ini berada di bawah payung besar KADIN Net Zero Emissions dan diharapkan bisa menjadi ruang dialog pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Inisiatif ini untuk mendukung tata kelola kehutanan sekaligus mitigasi perubahan iklim untuk pembangunan desa hijau yang artinya mengedepankan peran komunitas atau masyarakat sekitar hutan,” jelasnya.

Ia menilai, mempertahankan hutan yang utuh adalah cara yang paling cepat dan hemat untuk mempertahankan manfaat hutan, termasuk bentuk penyimpanan karbon yang paling tangguh.

Pada data Kementerian PPN/Bappenas, secara global, investasi sebesar 4,5 miliar dolar AS per tahun dalam restorasi diproyeksikan akan menciptakan hingga 150.000 lapangan kerja baru dan manfaat ekonomi sebesar 6-12 miliar dolar AS per tahun.   

Program Koordinator Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Emmy Primadona menjelaskan bahwa dalam skema perhutanan sosial, masyarakat adat tidak hanya dilihat sebatas penerima manfaat kebijakan. Jika didampingi dengan baik, masyarakat dapat mengelola hutan dan menjaga hutan tetap lestari sekaligus mengurangi emisi.

Emmy mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi penting terutama dalam komitmen skema perhutanan sosial yang terbukti berkontribusi tinggi dalam mereduksi emisi karbon.

Perhutanan sosial yang dilakukan sejak 2013 ini juga sudah memiliki sertifikasi dari Plan Vivo, salah satu organisasi pengusul kredit karbon. Pada awal 2018, tercatat total penjualan karbon mencapai 6000 ton.

Hasil penjualan kredit karbon ini diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas, beasiswa pendidikan, insentif perekonomian, patroli, serta pengayaan hutan.

Hal senada juga dikatakan Sakariyas, Bupati Katingan Kalimantan Tengah dan Riza Suarga, Ketua Umum IDCTA yang mengatakan bahwa proyek penyerapan emisi karbon melalui sektor FOLU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar hutan sekaligus memiliki nilai ekonomi yang besar bagi perekonomian negara melalui NEK yang dihasilkan. 

“Terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan. Lebih dari sekadar CSR, namun para pelaku perdagangan kredit karbon yang menjadi anggota kami telah menghadirkan community development bagi masyarakat lokal sekitar proyek. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelibatan dokter-dokter muda, empowering local economy dan integrated waste management adalah kegiatan konkret yang terus menerus dilakukan dan diperluas. Kegiatan-kegiatan ini bahkan menjadi kriteria penetapan kualitas impact investment carbon projects dalam skema Climate, Community and Biodiversity,” kata Riza. (WEB)