Bagikan BLT, Airlangga Minta Warga NTB Ucapkan Terima kasih ke Jokowi

15 Jan 2024, 20:57 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika berkampanye di Nusa Tenggara Barat. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan beras gratis di tahun 2024. Pernyataan itu ia sampaikan ketika berkampanye di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (14/1/2024).

"Apakah setuju program pembagian BLT dan beras lanjut? Siap?" tanya Airlangga ketika mengunjungi Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Senin (15/1/2024).

Ia mengatakan sejak Minggu kemarin, pemerintah membagikan 10 kilogram beras. Bansos itu bakal dicairkan selama enam minggu ke depan.

Selain itu, di hadapan sekitar 100 keluarga penerima bansos, Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah bakal mengucurkan BLT El Nino senilai Rp400 ribu selama dua bulan. Ia mengatakan tidak semua warga mendapatkan bansos berupa beras.

Berdasarkan data yang ia miliki, penerima bansos berupa beras mencapai 22 juta orang. Sedangkan, penerima BLT mencapai 18 juta orang.

"Ini ada beda 4 juta (penerima) tergantung kemampuan ekonomi masing-masing," tutur dia lagi.

1. Warga NTB juga akan dapat BLT El Nino hingga bulan Juni

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika berkampanye di Nusa Tenggara Barat. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan warga juga bakal mendapat bantuan uang tunai senilai Rp200 ribu per bulan hingga Juni mendatang. Bantuan tunai ini merupakan dampak dari El Nino sehingga menyebabkan keterlambatan masa panen.

Lantaran warga setuju program bansos dilanjutkan, maka Airlangga tiba-tiba meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Terima kasih, Pak Jokowi," ujar warga kompak sesuai arahan pria yang sehari-hari menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Ini merupakan kali kedua ketum parpol pengusung Prabowo-Gibran menciptakan persepsi seolah-olah bansos bersumber dari dana Jokowi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan juga mengucapkan pernyataan serupa ketika berkampanye di Kendal, Jawa Tengah.

2. Cak Imin sempat sentil pernyataan Zulhas yang sebut bansos bersumber dari dana Jokowi

Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar ketika berbicara di Surabaya. (Dokumentasi tim media AMIN)

Sebelumnya, pernyataan yang bernada personalisasi bansos disentil oleh calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu tegas menyebut dana bansos merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bansos ini uang rakyat ya, bukan uang presiden, uang menteri apalagi uang calon presiden. Bansos itu uang rakyat yang disahkan oleh DPR," ujar Muhaimin di Jakarta Utara pada 2 Januari 2024.

"Jadi, kita mengoreksi pernyataan Pak Zul (Ketua Umum PAN) bahwa itu uang presiden. Bukan! Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi, uang bansos (bersumber) dari APBN, bukan punya seseorang," tutur dia lagi.

Ada tiga jenis bansos yang tetap cair pada 2024 yaitu bansos El Nino, Program Kartu Harapan (PKH) dan kartu sembako serta beras 10 kilogram.

3. Narasi bahwa bansos bersumber dari kelompok tertentu dinilai tak bertanggung jawab

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Kritik juga disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni. Senada dengan Cak Imin, Titi menggaris bawahi bahwa bansos adalah uang rakyat, dari dan untuk rakyat.

"Bila ada narasi bahwa itu seolah-olah eksklusivitas dari satu kelompok, itu juga tidak bertanggung jawab. Itu seharusnya diluruskan oleh peserta pemilu dan kita semua bahwa bansos itu dari rakyat, uangnya rakyat untuk rakyat. Kita harus awasi pelaksanaannya," ujar Titi di Jakarta pada Minggu kemarin.

Ia mengatakan bansos bukan dihasilkan oleh individu tertentu di politik. Bansos bersumber dari dana rakyat, sehingga, kata Titi, sudah sepatutnya dikembalikan lagi ke masyarakat.

"Itu adalah produk kebijakan yang dihasilkan oleh banyak pihak," tutur dia lagi.

Tetapi, justru yang terjadi pembagian bansos ikut disusupi pesan-pesan politik. Isinya, bahwa bansos berasal dari aktor politik tertentu.

"Tidak akan ada ini kalau misalnya tidak ada aktor politik tertentu yang membuat kebijakan. Ini yang tidak terjangkau karena terjadi di ruang-ruang yang tidak mampu kita awasi," katanya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.