Bahas Banjir Jabodetabek-Banten, Menko PMK Panggil Sejumlah Menteri

07 Jan 2020, 11:39 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo meninjau Pintu Air Manggarai, Kamis (2/1). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat koordinasi tingkat menteri, membahas masalah banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Muhadjir mengatakan banjir di tiga wilayah tersebut disebabkan curah hujan yang ekstrem.

"Secara sekilas baru saya sampaikan, pertama yaitu mengenai banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, disebabkan oleh curah hujan ekstrem yang turun pada 31 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020," ujar dia saat membuka rapat koordinasi di kantor PMK, Jakarta, Selasa (7/1).

1. Banjir di Jabodetabek dan Banten merendam 74 kecamatan dan 293 kelurahan

(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Muhadjir menjelaskan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dan tanah longsor melanda 293 kelurahan dan 74 kecamatan di wilayah di Jabodetabek dan Banten.

"Selain itu juga banjir mengakibatkan kerusakan di fasilitas sosial, fasilitas umum, dan perumahan penduduk," kata dia.

2. Korban meninggal dunia akibat banjir Jabodetabek dan Banten mencapai 67 orang

Terusan Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat, meluap saat hujan deras mengguyur Jakarta pada Rabu (1/1). (IDN Times/Anata Siregar)

Muhadjir menjelaskan penanggulangan bencana sudah dilakukan sejak 1 Januari 2020, melalui melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai sebaran data korban terdampak di masing-masing wilayah. Sebanyak 67 orang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Banten.

"Jumlah pengungsi sampai saat ini di DKI Jakarta sebanyak 3.685 dan yang meninggal 16 orang. Sedangkan di Jawa Barat ada 15.400 pengungsi dan 31 orang meninggal dunia. Sedangkan di Banten ada 221 pengungsi dan 20 meninggal dunia dan satu orang belum ditemukan," kata dia.

3. Presiden Jokowi instruksikan agar keselamatan warga korban bencana lebih diutamakan

Presiden Jokowi bersama Kepala BNPB Doni Monardo meninjau daerah terdampak longsor di Kabupaten Bogor. (Istimewa)

Muhadjir mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menginstruksikan empat hal untuk menanggulangi banjir. Pertama, keselamatan warga harus diutamakan. Pengertian keselamatan bukan hanya memberikan pertolongan, tetapi pelayanan dasar.

"Yang terdampak juga harus mendapatkan perhatian, terutama masalah kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan juga keberlangsungan belajar untuk anak-anak yang terdampak," ujar dia.

4. Masyarakat diimbau lebih waspada dalam menghadapi bencana banjir

Korban banjir di Perumahan Ciledug Indah, Tangerang, Banten, mencuci pakaiannya di halaman rumahnya. (IDN Times/Fiqih Damarjati)

Kedua adalah normalisasi umum, dan ketiga akselerasi kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

"Yang keempat yaitu masyarakat dimohon untuk tetap berhati-hati dalam menghadapi bencana banjir di beberapa daerah, terutama untuk mengantisipasi adanya banjir susulan," kata Muhadjir.

5. Perlunya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menanggulangi bencana

Warga bersama petugas di Jakarta Timur membersihkan lumpur usai banjir melanda pada Rabu (1/1). (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Muhadjir menyebutkan penanganan banjir dan tanah longsor dibutuhkan sinergi, sehingga kementerian dan lembaga bertindak sesuai peran masing-masing.

"Pada 2 Januari lalu saya bersama kepala BNPB telah melakukan tinjauan ke beberapa lokasi, karena tidak mungkin saya mengunjungi seluruh tempat yang terdampak," kata dia.

Adapun menteri yang hadir yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati.