DPR Dukung Larangan Pemda Rekrut Tenaga Honorer, Minta Aturan Diperketat

Bahtra juga menyampaikan praktik yang selama ini terjadi bahwa kepala daerah terpilih sering merekrut tim pemenangannya sebagai tenaga honorer untuk menjadi staf khusus (stafsus).

Menurut dia, praktik seperti inilah yang sering membebani fiskal daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat dapat mempeketat lagi aturan larangan rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.

"Jadi salah satu tujuannya adalah bagaimana agar diperketat sehingga nanti di kemudian hari tidak jadi masalah lagi," kata dia.

Politikus Gerindra itu menyampaikan, guru PPPK akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah status kepegawaian diambil oleh pusat.

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan kesempatan bagi PPPK Paruh Waktu untuk menjadi penuh waktu, kemudian penuh waktu berpeluang diangkat menjadi PNS.

"Kemudian yang paling penting adalah terutama tenaga pendidik kita, guru-guru kita nanti akan di apa namanya gajinya itu akan ditanggung oleh APBN dan akan menjadi tanggungan pemerintah pusat," kata dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiato mengatakan, terdapat dua harapan besar yang selalu disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat di antaranya bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan alih status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan penuh waktu menjadi ASN.

Kemendagri akan mengawal untuk memastikan kepala daerah tidak merekrut staf-staf baru sehingga tidak mengganggu kecukupan fiskal.

"Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," kata Bima di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).