Bakom Beberkan Capaian Dua Tahun Prabowo-Gibran, Apa Saja?
Bakom RI memaparkan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hukum.
Produksi beras 2025 meningkat, akses pendidikan dan kesehatan meluas, sementara program perumahan serta koperasi desa terus berjalan.
Pemerintah juga mencatat capaian dalam biodiesel, hilirisasi, bantuan pekerja, pengelolaan kawasan hutan, dan penerimaan negara.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada Selasa, 20 Oktober 2026. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memaparkan sejumlah capaian program prioritas pemerintah di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum.
Di sektor pangan, pemerintah mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Indonesia juga tidak mengimpor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025. Sementara itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton pada akhir 2025. Produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan sebesar 34,77 juta ton, melampaui perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat penyaluran. Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani. Di sektor kelautan, pemerintah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025, dengan 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional. Pada 2026, pembangunan ditargetkan menjangkau 1.386 lokasi.
1. Capaian di bidang energi dan pendidikan
Ilustrasi pendidikan. (IDN Times/Aditya Pratama) Di bidang energi, realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL) pada 2025 kembali memenuhi target APBN untuk pertama kalinya sejak 2016. Program biodiesel B40 juga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun sepanjang 2025. Pemerintah kemudian meluncurkan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026 dengan perkiraan penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan target menghentikan impor solar. Sementara itu, program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
Pemerataan akses listrik turut menjadi perhatian pemerintah melalui program Listrik Desa. Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pemerintah juga mempercepat pengembangan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Pada April 2026, kerja sama untuk pembangunan fasilitas tersebut telah ditandatangani bagi tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya, dengan persiapan kerja sama di 12 aglomerasi lainnya.
Pada sektor pendidikan, pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun pada 2025, melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah. Pada 2026, revitalisasi ditargetkan menjangkau 51.744 sekolah. Digitalisasi pendidikan pada periode 2025–2026 juga telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 51 juta siswa di 38 provinsi. Selain itu, tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2025.
Pemerintah turut memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Hingga 23 September 2026, program tersebut telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44 ribu orang. Lebih dari 90 titik di antaranya telah menggunakan gedung permanen. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa terlayani pada 2027 dan sebanyak 500 Sekolah Rakyat beroperasi hingga 2029. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 30 September 2026, dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun.
2. Apa capaian pada sektor kesehatan hingga ekonomi kerakyatan?
Gubernur Banten Andra Soni dan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat kegiatan CKG di Pamulang, Tangerang Selatan (IDN Times/Muhamad Iqbal) Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta orang hingga 13 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada 2026. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari 66 rumah sakit yang dibangun di wilayah tersebut, sebanyak 22 rumah sakit telah beroperasi. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperluas. Hingga akhir September 2026, jumlah peserta JKN mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau hampir 2 juta layanan per hari. Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan melalui APBN 2026 yang dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November 2026.
Pada sektor hilirisasi dan industrialisasi, Danantara menyiapkan 26 proyek dalam dua fase dengan nilai investasi total Rp225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Juni 2026. Ketiga komoditas itu mencatat nilai ekspor sebesar 66,13 miliar dolar AS pada 2025, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Sementara itu, restrukturisasi BUMN menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun, dengan target meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Di sektor perumahan, realisasi program 3 Juta Rumah secara nasional tercatat sebanyak 324.213 unit hingga 13 Juni 2026. Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 278.868 unit pada 2025. Hingga 14 Oktober 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 180.600 unit dari target 350 ribu unit. Pemerintah juga mengalokasikan Rp8,59 triliun pada 2026 untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi 400 ribu unit, meningkat dibandingkan 2025 yang mencakup sekitar 45.073 unit dengan anggaran Rp1,02 triliun.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga 15 Oktober 2026, sebanyak 10.070 koperasi telah beroperasi di berbagai daerah. Program tersebut diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok dan penyaluran bantuan hingga pemasaran hasil pertanian. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang pada Maret 2026, berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Tingkat kemiskinan ekstrem juga turun dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 0,85 persen pada 2025.
3. BIdang ketenagakerjaan dan hukum
ilustrasi lowongan kerja (IDN Times/Nathan Manaloe) Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2025 dengan target sekitar 17 juta pekerja. Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, dengan total Rp600 ribu untuk setiap penerima yang memenuhi persyaratan. Pemerintah juga memperluas program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta pada 2025 dan kuota 150 ribu peserta pada 2026. Evaluasi program 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta mendapat tawaran untuk melanjutkan bekerja dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Sementara itu, pemerintah memperkuat penegakan hukum melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga 6 Oktober 2026, satgas tersebut telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan, terdiri dari 6,206 juta hektare di sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare di sektor pertambangan. Pada Oktober 2026, pemerintah juga menyerahkan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun dari sejumlah sumber, termasuk denda administratif kehutanan dan penerimaan terkait tindak lanjut Satgas PKH. Dengan penyerahan tersebut, total penerimaan negara melalui upaya satgas mencapai sekitar Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.
