Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim telah mendapat dukungan 460 suara dari dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabutapen/kota, untuk menduduki kursi ketua umum Golkar, yang akan dipilih pada Desember 2019 melalui Musyawarah Nasional (Munas).
"Alhamdulillah, dukungan terus mengalir dan sampai saat sekarang sudah 460 dan masih berjalan," kata Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7).
Meski saat ini dukungan kepada terus mengalir, Airlangga mengaku belum akan mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum Golkar.
"Nanti aja, munasnya aja masih Desember," ujar dia.
Tak jauh berbeda, politikus Golkar yang tergabung dalam tim sukses (timses) pencalonan Bambang Soesatyo menjadi ketua umum, menyatakan telah mendapatkan dukungan suara yang cukup.
Anggota timses Bambang, Yorrys Raweyai mengklaim ketua DPR RI tersebut sudah didukung 400 pemilik suara sah di munas Golkar.
“Bambang Soesatyo sampai ini hari mendapat lebih dari 400 dukungan. Golkar di dalam munas, berbicara suara, (DPD) tingkat II 514, DPD (tingkat) I 34, DPP 1, ormas pendukung 10, Dewan Pembina 1. Ini jumlah suara sah di dalam munas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya.
Yorrys optimistis pria yang akrab disapa Bamsoet itu siap memenangkan pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Mereka yang memberikan dukungan, mendesak Bamsoet menyelamatkan partai.
“Sehingga Beliau punya prinsip, akan memimpin ke depan dan siap memenangkan pertarungan ini dengan seluruh kekuatan yang ada, secara objektif, demokratis," kata dia.
“Kami akan melakukan perubahan-perubahan mendasar di tubuh Golkar, untuk melihat dan merespons dinamika politik menuju pada 2024," ujar Yorrys, menambahkan.
Perihal pencalonan kembali Airlangga, Yorrys berpendapat, kepemimpinan ketua umum Golkar hanya boleh untuk satu periode, meskipun tidak secara eksplisit tertera di AD/ART. Ketentuan itu untuk mendukung kaderisasi berjenjang dan alamiah di Golkar.
“Ketum itu hanya sekali, tidak boleh dua kali. Ada yang berkata 'oh ini tidak bisa, ini harus begitu', memang secara eksplisit tidak diatur di AD/ART. Tetapi (demi) komitmen membangun kebesaran Golkar dengan sistem kaderisasi berjenjang dan alamiah, maka ketum itu hanya sekali," ujar dia.