Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Politik Bebas Aktif Masih Relevan, tapi Aset Diplomasi Terbengkalai

4 min read
Politik Bebas Aktif Masih Relevan, tapi Aset Diplomasi Terbengkalai
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. (IDN Times/Marcheilla)
  • Dino Patti Djalal menilai politik bebas aktif semakin relevan karena Indonesia berada dalam posisi geopolitik yang memungkinkan kerja sama dengan berbagai kekuatan dunia.

  • Ia mengkritik terbengkalainya Bali Democracy Forum dan tidak terlaksananya peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika pada 2025.

  • Dino meminta pemerintah memiliki konsep diplomasi yang jelas, menghidupkan kembali aset lama, dan melahirkan inisiatif baru.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai politik luar negeri bebas aktif Indonesia semakin relevan di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global. Namun, ia mengkritik sejumlah aset diplomasi Indonesia yang dinilainya justru terbengkalai dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Dino, Indonesia saat ini berada dalam posisi geopolitik yang menguntungkan atau geopolitical sweet spot. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan dunia tanpa harus terseret dalam persaingan mereka.

Meski demikian, Dino mempertanyakan strategi pemerintah dalam memanfaatkan posisi tersebut. Ia menilai Indonesia perlu memiliki konsep dan inisiatif yang jelas agar politik bebas aktif menghasilkan dampak nyata di panggung internasional.

  1. 1. Politik bebas aktif semakin relevan di tengah rivalitas global

    IMG_3095.jpeg
    Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla)

    Dino mengatakan politik bebas aktif justru semakin penting ketika hubungan antarnegara semakin terpolarisasi akibat persaingan kekuatan besar. Menurutnya, Indonesia memiliki keuntungan strategis karena tidak menjadi target utama negara-negara yang tengah bersaing, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, maupun China.

    “Justru semakin relevan karena sekarang kita ada dalam kondisi geopolitical sweet spot,” kata Dino kepada awak media di sela Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP), Sabtu (21/11/2026).

    “Sweet spot artinya apa? Orang-orang yang bertikai, berkompetisi, rivalitas itu, Indonesia bukan menjadi target. Kita tidak menjadi target Amerika, tidak menjadi target Rusia atau Jepang atau Tiongkok,” lanjutnya.

    Dengan posisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki keleluasaan untuk membangun kerja sama dengan berbagai negara sesuai kepentingan nasional. Namun, Dino mengingatkan bahwa posisi strategis saja tidak cukup apabila pemerintah tidak memiliki arah diplomasi yang jelas.

    “Sekarang kita mempunyai posisi yang unik, kita bisa bergerak ke mana pun. Nah, sekarang ini yang tadi saya tanyakan, kita ada dalam posisi unik, bisa bergerak ke mana pun, kita mau bergerak ke mana dan konsepnya apa? Nah, itu yang perlu dijawab oleh pemerintah,” tegasnya.

  2. 2. Dino kritik Bali Democracy Forum hingga KAA terbengkalai

    IMG_3108.jpeg
    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. (IDN Times/Marcheilla)

    Dino juga menyoroti sejumlah inisiatif diplomasi Indonesia yang menurutnya tidak lagi dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut Bali Democracy Forum (BDF) sebagai salah satu aset diplomasi penting yang pernah dibangun Indonesia untuk mendorong dialog demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.

    “Apa itu? Bali Democracy Forum itu kan aset yang luar biasa. Inisiatif Indonesia dan menjadi forum demokrasi bagi Asia-Pasifik, itu udah enggak ada lagi,” ujar Dino.

    Selain BDF, Dino menyinggung tidak diselenggarakannya peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 2025. Padahal, menurutnya, sejumlah negara lain telah siap berpartisipasi dalam momentum tersebut.

    “Kemudian perayaan Bandung 70 tahun seharusnya tahun lalu dan negara lain udah siap, tapi kita tidak lakukan,” katanya.

    Dino menegaskan keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau hubungan baik dengan negara lain. Menurutnya, terdapat dua indikator utama yang menentukan kualitas diplomasi, yakni inisiatif dan dampak.

    “Apapun yang kita lakukan dalam bidang diplomasi, ukurannya hanya dua tolok ukur. Satu inisiatif dan kedua dampak. Kalau tidak ada inisiatif, tidak mungkin ada dampak,” jelasnya.

    Ia berharap pemerintah dapat menghidupkan kembali berbagai aset diplomasi tersebut sekaligus melahirkan inisiatif baru dalam tiga tahun mendatang.

    “Jadi banyak aset-aset yang agak terbengkalai. Dan mudah-mudahan tiga tahun ke depan aset ini dapat dibangunkan kembali, dipelihara, termasuk juga dengan inisiatif baru,” ujarnya.

  3. 3. Singgung antek asing

    IMG_3106.jpeg
    Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla)

    Dalam kesempatan yang sama, Dino juga menyoroti penggunaan istilah “antek asing” dalam dinamika politik nasional. Menurutnya, berbagai peristiwa dalam beberapa pekan terakhir justru menunjukkan ancaman terhadap pemerintah tidak selalu datang dari pihak luar, melainkan dapat berasal dari dalam pemerintahan sendiri.

    “Apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir membuktikan ancaman terbesar bagi pemerintah bukan antek asing yang menurut saya imajiner, karena kita kan ngomong semua negara berteman baik sama kita,” kata Dino.

    “Tapi adalah konspirasi dari dalam. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi kan dengan penyadapan yang masih belum terungkap. Siapa di belakangnya, permainan politiknya apa, desain besarnya apa, tujuannya apa, itu kan masih belum terungkap,” lanjutnya.

Related Articles

See More