"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, komplitlah," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Ketua DPD Usul Jumlah Wakil Presiden Ditambah Jadi 3 Orang

- Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan Indonesia memiliki beberapa wakil presiden yang berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatra untuk membantu program pemerintah serta mengawasi kepala daerah.
- Usulan penambahan wapres dikritik warganet karena dinilai menambah anggaran, berpotensi tumpang tindih kewenangan, dan sebaiknya digantikan penguatan tugas serta kewenangan gubernur.
- Prabowo disebut akan menyerahkan dua nama calon wapres ke MPR pada 25 November 2026, sementara Mahfud MD menilai sidang 9 Desember berisiko bermasalah secara hukum.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar jumlah wakil presiden (wapres) ditambah menjadi tiga orang. Usulan itu, kata Sultan, disuarakan di momen yang tepat lantaran Presiden Prabowo Subianto sedang mencari sosok wapres untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Sultan menyebut, jumlah wapres tak harus tiga, tetapi ia mendorong agar Indonesia tak hanya memiliki satu wapres saja. Ia juga mengusulkan para wapres itu tak berkantor di Jakarta.
"Ini merupakan usulan lama kami. Namun, saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok wapres yang baru. Agar ke depan, kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatra," ungkap Sultan di dalam keterangan, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Dalam pandangannya, tugas dan agenda presiden sudah sangat banyak, sehingga perlu dibantu oleh beberapa wapres yang memiliki visi dan mampu mengawal setiap program pemerintah.
"Selain itu, dengan adanya beberapa wapres, maka bisa menjawab dan memahami kebutuhan masyarakat daerah," ujarnya.
1. Keberadaan beberapa wapres diklaim dapat membantu program pemerintah

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Bachtiar. (Dok. DPD RI). Sultan menuturkan, dengan adanya beberapa wapres maka program-program pemerintah dapat terealisasi dan kinerja kepala daerah bisa diawasi dengan baik.
"Kinerja kepala daerah ini bisa langsung diawasi oleh para wapres di setiap wilayah," ujar dia.
Namun, usulan Sultan ini dikritik warganet. Menurut sebagian warganet, tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dengan menambah jumlah wapres. Alih-alih menambah wapres, sebaiknya memperkuat tugas dan kewenangan gubernur.
Di sisi lain, warganet mempertanyakan konsistensi agar melakukan efisiensi terhadap anggaran. Sebab, memiliki lebih dari satu wapres akan berdampak pada penambahan anggaran.
"Efisensi tapi wapres 3 atau 4, itu cara mikir ala paket C," kata warganet.
"Tidak ada manfaatnya perbanyak wapres. Alangkah baiknya perkuat tugas dan kewenangan Gubernur," tulis warganet lainnya.
Ada pula warganet yang menilai bila wacana memiliki lebih dari satu wapres diwujudkan maka bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, pembagian tugas antar wapres berisiko menimbulkan friksi.
2. Prabowo akan bawa sendiri dua calon nama wapres ke MPR

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026) (dok. Sekretariat Presiden) Prabowo disebut akan datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan dua nama calon wapres (cawapres) kepada pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden, Bambang Wuryanto mengungkapkan, Prabowo kemungkinan menyerahkan dua nama tersebut pada Rabu (25/11/2026), namun waktu penyerahannya belum ditentukan.
"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani, tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (19/11).
Menurut Bambang, pimpinan MPR akan menerima penyerahan nama tersebut bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Pelaksana Harian Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden MPR Benny K Harman. Dia mendapat informasi bahwa Prabowo akan hadir langsung untuk menyerahkan kedua nama tersebut.
"Saya mendapatkan informasi begitu, Bapak Presiden akan datang sendiri," kata dia.
3. Mahfud MD ingatkan agar sidang istimewa MPR tak digelar pada 9 Desember

Cuitan Mahfud MD mengenai penetapan tanggal sidang istimewa MPR untuk pemilihan wakil presiden. (Tangkapan layar Instagram @mohmahfudmd) Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mewanti-wanti Preside Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahwa calon wapres yang akan dipilih lewat sidang istimewa pada 9 Desember berpotensi jadi masalah hukum. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, bila MPR ingin menggelar sidang istimewa pada 9 Desember, maka dua cawapres seharusnya sudah disetor paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.
"Bahwa jika sampai kemarin, Kamis (19/11/2026) jam 00.00 WIB, presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin tidak bisa bersidang. Bahkan, tidak sah dilakukan pada 9 Desember 2026," demikian cuit Mahfud di akun media sosial X, dikutip Jumat, 20 November 2026.
IDN Times telah mendapat izin untuk mengutip cuitan tersebut dari tim Mahfud. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, sesuai aturan di UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sedangkan, MPR telah menetapkan sidang istimewa digelar pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal itu diundur dari sebelumnya, 2 Desember 2026.
Mahfud menemukan ada ketidaktelitian penetapan tanggal sidang istimewa bila mengacu ke Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Di dalam UU MD3 dan di dalam tata tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja dan bukan hari di dalam kalender," kata dia.
Bila dihitung mundur 14 hari kerja dari 9 Desember 2026, maka hari terakhir untuk penyerahan dua nama cawapres jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Sementara, rentang waktu dari 25 November 2026 hingga ke 9 Desember 2026 merupakan penetapan tanggal dua pekan di dalam kalender.























